Bisnis.com, JAKARTA—Pengusaha Konstruksi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Selatan menolak usulan adanya tender ulang pelaksana proyek Pembangunan Jalan Tol Lintas Sumatera, karena dianggap akan kembali menunda proses terealisasinya proyek tersebut.
Tender ulang, dikhawatirkan akan memperlambat realisasi dari pembangunan JTTS itu sendiri. Sebagai contoh saat ini untuk ruas yang sedang dalam proses lelang Medan – Tebing tinggi saja memerlukan pendanaan pemerintah Viability Gap Fund (VGF) dari pemerintah berupa pembangunan seksi medan kualanamu. Padahal ruas ini adalah ruas yang paling padat lalulintasnya.
Belum lagi proses lelang investasinya yang memakan waktu hampir 2 (dua) tahun. Masalah lainnya, tender ulang akan menimbulkan permasalahan dalam pembebasan lahan yang umumnya selalu membutuhkan waktu yang panjang.
Kepala Bapeda Sumsel Johanes HT mengatakan pemerintah harus konsisten setelah menunjuk PT HUtama Karya sebagai perusahaan penggarap sekaligus operator proyek tersebut. Apalagi, proses penunjukkan sudah lama dilakukan dan melalui proses yang cukup panjang.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah segera menerbitkan Perpres Jalan Lintas Sumatera tersebut, agar pembangunan bisa segera berjalan.
Johanes juga menolak jika dilakukan kajian ulang terkait penerbitan Perpres tersebut. Apalagi, katanya, penetapan Hutama Karya didasarkan karena merupakan BUMN murni, sehingga diharapkan tidak akan terlalu komersil.
Selain itu, Pemerintah melalui Menteri BUMN Dahlan Iskan dan pemerintah se Sumatera sudah beberapa kali bertemu untuk berdiskusi merencanakan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumatera.
Hal senada disampaikan Pengamat Konstruksi yang juga mantan Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Soeharsojo. Menurut Soeharsojo, penugasan negara kepada salah satu BUMN sebelumnya juga sudah melalui kajian pemerintah.
Mereka berharap agar proyek itu tetap digarap BUMN sehingga diharapkan akan ada subsidi dan kebutuhannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk bisnis semata jika diserahkan pada swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
