Bisnis.com, JAKARTA – Penerapan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai akan menjadi solusi yang paling tepat dan cepat dalam mengatasi kesulitan pemenuhan papan di Indonesia.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menegaskan pemerintah tetap harus menjadi pengemban tugas utama dalam mengatasi permasalah kelangkaan hunian (backlog) yang diperkirakan mencapai 15 juta unit pada 2013.
Untuk itu, jelasnya, solusi bagi pemerintah guna memangkas jumlah masyarakat yang belum memiliki hunian adalah penerapan Tapera yang tengah dalam tahapan penyusunan rancangan UU.
“Itu tugas pemerintah. Dan UU Tapera jadi solusi untuk pemerintah,” ungkapnya di sela-sela seminar Kiat Pendanaan KPR Saat Bunga Tinggi digelar oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Bisnis Indonesia, Rabu (12/2/2014).
Di samping itu, imbuhnya, pemerintah dapat memanfaatkan seluruh lahan yang dimilikinya untuk membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pemerintah harus mengambil kebijakan pro rakyat. Tanah-tanah pemerintah dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Misalanya dengan perjanjian hingga 50 tahun, seperti yang dilakukan negara lain,” imbuhnya.
Seperti diketahui, hingga saat ini pembahasan RUU Tapera yang merupakan usul inisiatif DPR masih berlangsung di antara kementerian yang terkait.
Padahal, RUU tersebut awalnya ditargetkan dapat disahkan pada Juli 2013. Pembahasan RUU Tapera dengan DPR RI mengalami kemunduran dari rencana awal sebab pemerintah terus meminta waktu tambahan untuk melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
