Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengingatkan Indonesia untuk tidak terus bergantung pada sumber daya alam mentah agar lolos dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.
Menurutnya, banyak negara telah masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan kelas menengah karena kekayaan sumber daya alam dan upah buruh murah. Sayangnya, negara itu tidak mampu ‘naik kelas’ menjadi negara maju karena terus bergantung kepada sumber daya alam mentah tanpa pengolahan lebih lanjut.
Kondisi demikian, lanjutnya, bahkan bisa membawa negara itu kembali ke kelompok negara berpendapatan rendah (low income).
“Ada banyak negara yang pendapatannya tinggi di dunia ini, tapi begitu sumber dayanya habis, balik lagi dia (ke lower income), terseok-seok tidak punya apa-apa,” katanya dalam Seminar ‘Menghindari Risiko Middle Income Trap Melalui Pertumbuhan yang Inklusif & Berkelanjutan’, Kamis (6/2/2014).
Seperti diketahui, polemik penghiliran mineral dengan melarang ekspor komoditas mentah dan mengutip bea keluar terhadap mineral setengah mentah sedang mengemuka. Sebagian pelaku usaha keberatan terhadap penerapan tarif ekspor.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia (human capital) menjadi kunci agar Indonesia bergeser menjadi negara industrialis, lalu naik ke tahap upper middle income dan pada gilirannya melesat ke negara maju (higher income).
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) itu menuturkan pemerintah telah mengalokasikan 20% anggaran belanja negara untuk pendidikan. Namun sayangnya, arah kebijakan dan kelembagaan untuk mengembangkan pendidikan, meningkatkan kompetensi dan keterampilan, minim.
Tidak heran jika Darmin menyebut pendidikan di Indonesia tertinggal 20 tahun dibandingkan dengan Korea Selatan yang mampu bertransformasi dari negara berpendapatan menengah ke negara maju pada 1995.
“Mampu tidak kita mentransformasi sumber daya kita? Mampu tidak kita mentransformasi human capital kita? Di atas semua itu, akan lahir produktivitas, kreativitas dan inovasi,” tuturnya.
Kunci kedua adalah pembenahan kelembagaan, menyangkut penegakan hukum dan peradilan, disiplin dan standar serta mekanisme evaluasi penegakan standar.
Menyangkut kelembagaan ekonomi, Darmin menyinggung ketidakefisienan pasar keuangan di Tanah Air. Padahal, teori menyebutkan mekanisme pasar berjalan sempurna ketika ada persaingan dan pengetahuan sempurna serta homogenitas.
“Saya rasa saya lama di BI meyakinkan pasar keuangan itu tidak efisien. Menurut saya, kelembagaan, termasuk ekonomi, itu harus di-benchmark, ada di mana kita,” ungkapnya.
Jika tidak, lanjutnya, seluruh indikator terkait daya saing dan iklim usaha akan menghadapi masalah.
