Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Mendag: UU Perdagangan Perkuat Posisi RI di Asean Economic Community

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan melalui Undang-undang Perdagangan yang baru nantinya Indonsia lebih siap untuk menghadapi Asean Economic Community (AEC) dengan kekuatan pasar 43% dari seluruh wilayah Asia Tenggara.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 29 Januari 2014  |  16:00 WIB
Mendag: UU Perdagangan Perkuat Posisi RI di Asean Economic Community
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai UU Perdagangan akan membawa Indonesia lebih siap menghadapi Asean Economic Community (AEC) pada 2015 dengan kekuatan pasar 43% dari seluruh wilayah Asia Tenggara.

Hal itu disampaikannya setelah DPR menyepakati isi substansi RUU Perdagangan yang telah dibahas secara intensif sejak Oktober 2013 dan saat ini sedang dilakukan finalisasi legal drafting untuk upaya sinkronisasi dan harmonisasi.

Menurutnya, dalam RUU yang merupakan lompatan besar dan sejarah baru bagi bangsa Indonesia tersebut, perlindungan terhadap produk dalam kaitannya dengan perdagangan luar negeri lebih terjamin.

RUU Perdagangan mengedepankan kepentingan nasional dan ditujukan untuk melindungi pasar domestik dan produk ekspor Indonesia sehingga dengan kekuatan polulasi 43% dari seluruh wilayah Asean Indonesia akan diuntungkan.

“Dalam jangak menengah dan jangka panjang semangat dalam RUU ini akan mengamankan perdagangan dengan negara-negara Asean,” ujarnya, Rabu (29/1/2014).

Dalam perspektif yang lebih strategis, ujarnya, RUU Perdagangan itu berangkat dari konsepsi untuk mengamankan seluruh wilayah perdagangan Indonesia guna memaksimalkaan penciptaan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan nantinya RUU Perdagangan akan menjadi payung hukum yang memayungi sistem perdagangan.

"Selama ini ada UU yang sifatnya sektoral, komoditas, dan persaingan usaha, tapi tidak ada yang memayungi sistem perdagangan itu sendiri. Sehingga nanit tidak ada lagi antar kementerian saling menyalahkan,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

gita wirjawan komunitas ekonomi asean (asean economic comunity/aec)
Editor : Rustam Agus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top