.jpg)
Bisnis.com, DAVOS - Para investor masih optimistis dengan kondisi ekonomi Indonesia di tengan kondisi pasar global yang masih tidak menentu.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan one on one meeting Kepala BKPM dengan sejumlah CEO perusahaan multinasional dan wakil pemerintah Swiss di sela-sela acara World Economic Forum di Davos, Swiss.
Dalam kesempatan tersebut Kepala BKPM Mahendra Siregar bertemu dengan Nandu Nandkishore, Executive Vice President Nestle, Zona Director Asia, Oceania, Africa and Midlle East dan Bernard Fontana, CEO Holcim Ltd. Selain itu, Mahendra juga bertemu dengan wakil pemerintah Swiss.
Mahendra mengatakan secara umum investor masih yakin dengan kondisi ekonomi di Indonesia. “Mereka masih yakin kondisi Indonesia masih stabil dan memberi kepastian,” ujarnya kepada wartawan Indonesia di Davos, Kamis, 23 Januari waktu setempat.
Pemerintah, kata Mahendra, dalam hal ini harus merespon kepercayaan ini dengan menjaga daya saing dengan kebijakan yang tepat sambil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan pemerintah Swiss, Mahendra mengungapkan Swiss menanyakan mengapa tidak ada perusahaan Indonesia yang berinvestasi ke Swiss.
Mahendra menyambut baik masukan itu, dan pihaknya akan mendorong promosi investasi ke luar negeri. Namun, untuk perusahaan yang ingin investasi ke luar negeri, tidak hanya mempertimbangkan segi pasar, tetapi juga harus menjaga kualitas dan daya saing produksi, dan serta sensitif terhadap berbagai pihak yng terlibat dalam rantai pasok produksi.
“Kita coba mulai dari Asean. Sebagai contoh, Duta besar Vietnam menginformasikan ada 30 perusahaan Indonesia di Vietnam. Kami akan dorong terus untuk mengokohkan pposisi mereka,” ujarnya.
Para CEO tersebut, lanjut Mahendra, juga menanyakan soal hubungan industrial , dan masalah upah. Pemerintah, katanya, akan terus memperbaiki kondisi ini dan selalu berkomunikasi dengan pemangku kepentingan seperti serikat pekerja.
“Tahun lalu lebih baik dari 2013, dan kami harapkan 2014 akan lebih baik lagi.”
Terkait dengan masalah infrastruktur, menurut Mahendra harus diperbaiki karena hal ini akan berakkibat pada inefisiensi, pertumbuhan yang tertahan, bottlenecking sampai inflasi.
Kepala BKPM juga mendapat pertanyaan apakah ada perubahan kebijakan infrastruktur terkait dengan pemilu. “Menurut saya tidak ada presiden yang tidak setuju dengan masalah infrastruktur. Saya sampaikan kita melakukan pebaikan.”
