.jpg)
Bisnis.com, DAVOS, Swiss- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar mengungkapkan pemerintah akan menjaga kepercayaan investor dunia dengan melaksanakan kebijakan yang konsisten mengingat Indonesia sudah mencapai satu tahap Indonesia menjadi tempat investasi yang menarik.
Terkait dengan kehadiran sejumlah menteri dalam event pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Mahendra menjelaskan pemerintah akan memberikan perspektif mengenai kondisi Indonesia sekarang.
“Benefit bagi pemerintah adalah lebih untuk meningkatkan hubungan jaringan yang lebih langsung dan tidak melalui proses resmi, dengan penambahan pembicaraan yang lebih terbuka. Penting bagi kalangan bisnis untuk mengetahui Indonesia, menyampaikan isu yang lebih update,” ungkap Mahendra kepada wartawan Indonesia, Rabu, 22 Januari waktu setempat.
Dalam WEF memang tidak teknis langsung bicara perdagangan, investasi, tapi membicarakan secara keseluruhan perkembangan terakhir politik, ekonomi, global dari masing-masing negara. Kehadiran pemimpin pemerintah dunia, pemimpin bisnis, ekonom, dan organisasi lainnya membuat pertemuan ini dipandang memiliki prestise untuk bisa menyampaikan update masing-masing.
Dalam pertemuan itu, dia akan memberikan penjelasan yang mengenai kondisi Indonesia terkini, seperti persiapan Indonesia menghadapi pemilu tahun ini. Isu-isu yang akan dibawa pemerintah antara lain bagaimana outlook, pertumbuhan ekonomim persiapan pemilu, dan rencana terhadap agenda perbaikan iklim investasi.
“Soal pemilu misalnya, itu bisa kita jawab. Soal pemilu Ini bukan pemilu yang pertama. Ini Kesempatan bagi kami untuk menjelaskan apa agenda yang akan dilakukan. Dengan demikian mereka akan lebih paham.”
Terkait dengan UU Minerba, pemerintah juga akan memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai tujuan mengapa dilakukan hal itu.
“Kami akan jelaskan bagaimana kita akan konsisten melaksanakan peraturan. Investasi smelter jumlahnya besar dan jelas menjadi kontribusi yang besar ke depan,” ujarnya.
Sebagai contoh, Mahendra mengungkapkan tiga empat tahun lalu pemerintah melakukan lakukan kebijakan bea keluar sawit, kakao, karet. Ketika menghadiri pertemuan tahunan perhimpunan kakao Eropa, banyak pihak yang mempertanyakkan hal itu. Setelah tiga tiga sampai empat tahun pengenaan aturan itu, pemrosesan kakao naik 100 ribu ton menjadi 400 ribun ton.
“Kita tidak bisa mengekspor biji kakao karena semua bisa diproduksi dalam negeri. Kuncinya menerapkan kebijakan yaang konsisten, sehingga terlepas pihak laih tidak setuju, apabila kita konsisten maka dia setuju. Apabila dia ingin berpatisipasi maka dia harus investasi.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
