Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

UU Permukiman dan Rusun Tuntut dukungan Peraturan Derah

Pemerintah pusat seharusnya dapat mendesak pemerintah daerah untuk segera menyusun peraturan daerah tentang perumahan dan kawasan permukimanan (PKP), dan rumah susun (rusun).
Fatia Qanitat
Fatia Qanitat - Bisnis.com 20 Desember 2013  |  21:27 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah pusat seharusnya dapat mendesak pemerintah daerah untuk segera menyusun  peraturan daerah tentang perumahan dan kawasan permukimanan (PKP), dan rumah susun (rusun).

Menurut Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia Zulfi Syarif Koto, pelaksanaan UU No. 1 tentang PKP dan UU No.20 tentang Rusun yang disahkan 2011 lalu belum berjalan efektif hingga saat ini.

“Kalau belum ada perda, ya pada akhirnya daerah memakai aturan yang berlaku sebelumnya. Padahal aturan tersebut kurang tepat untuk diberlakukan saat ini,” ujarnya hari ini, Jumat (20/12/2013).

Dia menjelaskan lambatnya penyusunan RPP dipengaruhi oleh kerumitan pembahasan, yang membutuhkan waktu cukup lama.

“Bertambah lama lagi kalau isi yang dibahas mungkin tumpang tindih terhadap kebijakan lainnya. Harusnya pembahasan ini bisa cepat, selama pemerintah dapat mengawal proses pembahasan dengan baik,” sambungnya.

Pemerintah seharusnya dapat melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemda untuk segera menyusun perda terkait, karena seperti yang disebutkan dalam PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah, urusan perumahan merupakan urusan wajib bagi pemda.

Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat Agus Sumargiarto menuturkan lambatnya pembahasan pembuatan perda juga disebabkan pemahaman substansi yang kurang memadai dari pemda, serta anggaran yang tidak mencukupi.

Posisi Kemenpera adalah memberikan sosialisasi dan peringatan, sementara pengawasan dan penindakan menjadi tanggung jawab pemda.

“Pembentukan perda ini kan sama saja seperti pengajuan pembuatan UU di tingkat pusat. Kalau UU dibahas melalui DPR, dan perda melalui DPRD. Agar pembahasan berjalan cepat, pihak eskekutif harus lebih aktif,” imbuhnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

permukiman rumah susun
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top