Pebisnis Jateng Minta Pemerintah Tekan Biaya Logistik Ekspor

Bisnis.com, SEMARANG--Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Tengah meminta pemerintah melakukan pembenahan serta optimalisasi pelabuhan untuk menekan biaya logistik ekspor yang mencapai lebih 20%.

Langkah itu terus mencuat dalam persiapan menuju pemberlakuan pasar bebas masyarakat ekonomi Asean 2015 saat daya saing produk Indonesia di pasar global lemah akibat tingginya biaya logistik dalam negeri karena kondisi infrastruktur maupun akses pelabuhan dan bandara belum memadai.

Ketua GPEI Jateng Eddy Raharto meminta pemerintah secara khusus menyelesaikan pembenahan infrastruktur pelabuhan Tanjung Emas maupun akses ke dermaga dan bandara Ahmad Yani Semarang.

"Supaya bisa menekan biaya logistik dari diatas 20% menjadi 12%-15%, itu cukup mendukung daya saing karena pengusaha akan ada koreksi harga produk," ujarnya, Minggu (15/12/2013).

Eddy mengatakan jika biaya logistik tinggi terus berlanjut maka akan banyak pengusaha beralih dari pelaku industri menjadi trading, memilih mengimpor barang dan mengolah untuk dijual kembali ke luar negeri.

"Yang mendorong efisiensi itu infrastruktur baik pelabuhan dan bandara dengan pemberlakuan tarif terjangkau. Selama ini tarif bongkar muat di Indonesia tergolong tinggi di Asean," ujarnya.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) terminal petikemas Semarang (TPKS) belum lama ini telah melakukan penyesuaian tarif sebesar 30% untuk sewa alat mekanik khususnya forklift bongkar muat barang.  

Eddy mengatakan kenaikan tarif sewa forklift dan jasa lain di pelabuhan diharapkan berlangsung bertahap sesuai dengan kesepakatan bersama pengguna jasa TPKS.

Ketua DPW Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jateng Muhammad Ridwan mengutarakan tingginya biaya logistik itu juga disumbang pajak kontainer handling.

"Selain itu lokasi balai karantina yang terpencar tidak dalam satu kawasan dengan bea cukai sehingga pelayanan tidak efisien bagi pengusaha," tuturnya.

Para pengusaha menurutnya menghadapi persaingan ketat dengan negara lain dimana pelayanan dan fasilitas pelabuhan saat ini lebih bersifat profit oriented bukan benefit oriented.