Bisnis.com, JAKARTA—Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap melakukan pemeriksaan alokasi dana pada Senin (9/12/2013) kepada 32 kementerian dan lembaga yang menerima dana optimalisasi 2014.
“Kami masuk ke setiap kementerian dan lembaga. Tadi sudah bertemu dengan menteri keuangan jadi efektif mulai besok pagi surat tugas sudah ditandatangani semua,” ujar Kepala BPKP Mardiasmo, Senin (9/12/2013).
Menurutnya, BPKP tidak melakukan audit investigasi, metode pemeriksaan yang dilakukan yakni evaluasi sesuai dengan prosedur yang ada. Dia mengatakan pemeriksaan akan diarahkan kepada apakah alokasi dana sudah melalui prosedur atau proses yg benar misalnya, mulai dari pengusulan berlanjut pada rapat dengan komisi DPR yang bersangkutan dan komisi mengirimkan kepada Badan Anggaran kemudian dibahas kembali.
Di kementerian, lanjut Mardiasmo, pemeriksaa diarahkan pada apakah pengalokasian dana sudah sesuai dengan rencana kerja ataupun rencana strategi kementerian terkait. Mardiasmo mengatakan proses pemeriksaan paling lambat akan selesai pada akhir Desember 2013.
Kementerian Keuangan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit perencanaan guna mencegah penyalahgunaan alokasi dana optimalisasi senilai RpRp26,96 triliun menjelang tahun politik 2014.
