Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan produsen bahan bakar nabati (BBN) skala kecil dalam progam mandatori bauran fatty acid methyl ester (FAME) harus memilki porsi pasokan dan jaminan dari pemerintah.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan porsi pasokan dan jaminan tersebut bisa digunakan sebagai alternatif saat harga crude palm oil (CPO) mahal. Dia menambahkan agar perusahaan produsen kecil diikat dalam jangka panjang oleh pemerintah.
"Di samping itu sebaiknya ada pembangunan kilang BBN," ujarnya, Selasa (3/12/2013).
Perusahaan BBN bersakala kecil selama ini tersisih dari perusahaan besar, sehingga mereka rentan terjerat tengkulak. Keseriusan dalam mandatori BBN tidak hanya diterapkan untuk perusahaan besar dengan cara memberi kemudahan pada produsen kecil.
Selain porsi pasokan dan jaminan, hal-hal yang perlu diperhatikan tidak hanya pada industri hilir, tetapi juga berasal dari industri hulu. Misalnya, melalui Kementerian Pertanian, bahan baku yang umum digunakan seperti sawit lebih diperhatikan kualitas bibitnya.
Fabby menambahkan keseriusan bauran BBN sebaiknya diimbangi dengan riset dan implementasinya. Di samping itu, fokus pada satu bahan nabati dianggap penting karena bisa merancang target dan memaksimalkan penggembangan BBN tersebut.
"Misalnya di Thailand dan Brazil, kedua negara itu medorong etanol dari tebu sebagai bauran BBM. Tidak hanya di sektor hilir, tetapi juga di sektor hulu dengan tunjangan teknologi,"
Di sisi lain, pemerintah mengklaim penggunaan BBN dari minyak kelapa sawit untuk bauran BBM jenis solar berhasil melampaui target cakupan wilayah hingga 102%. Sebelumnya pemerintah hanya menargetkan penggunaan BBM hanya mencapai 70% wilayah cakupannya.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan sebaran BBN telah mencakup wilayah di luar targetnya.
"Penerapan biodiesel selain di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan juga telah mencakup ke Sulawesi," katanya.
Dengan bauran BBN, pemerintah menargetkan penghematan devisa untuk membeli BBM pada Oktober dan November senilai Rp290,8 miliar. Pada Desember target penghematan pembelian BBM mencapai Rp276,8 miliar.
Pemerintah mencatat penyerapan BBN sejak adanya mandatori hingga Oktober baru mencapai 716.697 kilo liter (kl). Bauran tersebut meningkat 32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Rida menambahkan penggunaan BBN ke dalam solar hingga akhir Desember sebanyak 1,2 juta kl. Pihaknya masih optimis target tersebut akan tercapai pada tahun ini.
Penyerapan BBN ke solar pada tahun ini masih digunakan untuk transportasi. Di luar sektor itu seperti mesin pembangkit listrik atau mesin di sektor industri masih dilakukan kajian untuk menggunakan BBN. (Inda Marlina/ Lili Sunardi)
