Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha perikanan nasional menghadapi ancaman serius jika pemerintah tidak responsif menjelang Asean Economic Community (AEC) 2015.
Pemerintah melalui Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P. Hutagalung menyatakan bahwa tengah menyiapkan beberapa rencana terkait 3 ancaman utama para pengusaha pengolahan hasil laut, yaitu perbaikan infrastruktur, insentif bunga bank, dan penghilangan ekonomi biaya tinggi.
Saut menuturkan bahwa baginya, hal pertama yang harus diperbaiki adalah efisiensi di sektor hulu produksi dan pemangkasan biaya logistik. Meskipun demikian Saut juga mengungkapkan bahwa kita tidak perlu panik karena neraca perdagangan produk hasil laut, Indonesia masih unggul dibandingkan dengan negara-negara Asean yang lain.
Tapi ia juga mengingatkan perlunya para pengusaha untuk mewaspadai arus barang dan jasa pada 2015.
“Persaingan yang sesungguhnya itu di dunia usaha. Kami hanya fasilitator,” ujar Saut hari ini, Senin (25/11/2013).
Di tempat yang sama, Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Sunoto mengungkapkan, pemerintah sedang menyosialisasikan efisiensi usaha bagi segenap pengusaha yang bergerak di sektor perikanan.
Dia memaparkan, hal pertama yang harus diefisiensi adalah pengolahan.
Sunoto mengatakan, "Setelah pengolahan, kita dorong floating factory."
Floating factory yang dimaksud adalah pabrik mengambang sehingga bisa memotong jalur distribusi para pelaku industri.
