Bisnis.com, JAKARTA--Pertambahan jumlah kelas menengah baru dalam struktur masyarakat Indonesia diyakini bakal makin kuat menopang pertumbuhan investasi dalam negeri.
Presdir PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini dalam diskusi Indonesia Investment Forum (IIF) 2013 di Hong Kong, Kamis (7/11/2013), menilai kegiatan investasi yang memberikan keuntungan di dalam negeri masih akan kuat.
Bahkan kegiatan investasi baru tersebut, lanjutnya, akan terus meningkat seiring bertambahnya kelas menengah baru.
“Saat ini kelas menengah Indonesia sudah mencapai 100 juta orang,” katanya dalam rilis yang diterima Bisnis.com, Jumat (8/11/2013).
Di bidang infrastruktur, menurut Emma, Indonesia membutuhkan investasi hingga Rp1.924 triliun sepanjang 2010-2104.
Kebutuhan sebesar itu tidak bisa dipenuhi semuanya oleh APBN. “Karena itu, BUMN dan swasta harus terlibat,” tuturnya.
Emma juga mengingatkan bahwa pendirian PT SMI oleh pemerintah dimaksudkan untuk membantu pendanaan pembangunan infrastruktur.
Dalam forum diskusi tersebut Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengakui Indonesia saat ini layak disebut mother of opportunities, sebagai negara yang memiliki peluang investasi di berbagai bidang.
Dengan jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan banyak sektor yang perlu dibangun, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
"Saya kira tidak berlebihan jika Indonesia disebut mother of opportunities," kata Suryo dalam forum tersebut.
Menurutnya, sebagai negara emerging market dengan jumlah penduduk 250 juta, investasi di Indonesia memberikan keuntungan yang signifikan, apalagi dalam jangka menengah dan panjang.
Kondisi itu juga didukung oleh kelas menengah yang terus meningkat.
Indonesia memiliki ekonomi makro yang cenderung tumbuh. Sementara itu, pemerintah selalu menjaga kestabilan fiskal dan moneter.
“Namun masih ada tiga faktor kendala investasi terkait kepastian hukum yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan pendidikan pekerja," tutur Suryo.
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, saat ini sedang memperbaiki regulasi di berbagai bidang untuk menarik minat investor, salah satunya, memperbaiki daftar negatif investasi (DNI).
Revisi DNI tersebut memungkinkan pemodal asing semakin mudah berinvestasi. Beberapa yang sudah disebutkan adalah sektor bandara, pelabuhan, terminal barang, dan terminal penumpang darat.
Revisi dilatarbelakangi kenyataan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur di Tanah Air yang mencapai Rp300 triliun per tahun, sementara pemerintah hanya sanggup mendanai sekitar Rp100 triliun per tahun.
"Jadi investasi asing dibuka makin lebar," kata Suryo.
Namun Kadin juga meminta pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada pemodal asing dan lokal dalam perbaikan DNI yang akan diluncurkan nanti. (ra)
