Bisnis.com, JAKARTA—Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan program pembangunan infrastruktur dasar belum seluruhnya terimplementasikan sehingga sumbangan penciptaan lapangan kerja baru belum optimal.
Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan alokasi anggaran untuk progam pembangunan infrastruktur dasar terutama di pedesaan mencapai Rp7,25 triliun. Menurutnya, program tersebut diestimasi akan menyumbang 155.000 lapangan kerja baru.
“Persiapan program tersebut memang baru dilakukan Juli, dan sosialisasi Agustus sehingga implementasi baru dimulai September. Saya memperkirakan implementasi tersebut baru efektif pada Desember mendatang,” jelasnya, Kamis (07/11).
Dia menjelaskan keterlambatan implementasi program tersebut menyebabkan pertumbuhan kesempatan kerja dari sektor konstruksi turun hingga 7,51% per Agustus 2013 menjadi 6,28 juta pekerja, dari periode yang sama tahun lalu 6,79 juta pekerja.
Berdasarkan data Bappenas, sektor lapangan kerja lainnya yang mencatatkan penurunan a.l pertanian tercatat turun 2,08% menjadi 38,07 juta pekerja dari 38,88 juta pekerja. Disusul, sektor industri sebesar 14,88 juta pekerja, turun 3,19% dari 15,37 juta pekerja.
Berbeda dengan sektor lainnya, sektor keuangan justru menciptakan lapangan kerja naik 9,40% menjadi 2,91 juta pekerja, dari 2,66 juta pekerja. Adapun, sektor jasa kemasyarakatan naik 6,49% menjadi 18,21 juta pekerja dan sektor perdagangan naik 2,5% menjadi 23m74 juta pekerja.
Armida menjelaskan beberapa sektor industri terutama padat karya terus mengalami penurunan produksi sejak akhir 2012 seiring perlambatan ekonomi global. Tekanan industri padat karya pun semakin tinggi akibat kenaikan upah minimum provinsi (UMP).
“Pada akhirnya, sebagian besar perusahaan memilih mengurangi karyawan dan mengganti sistem produksi dengan otomatisasi. Alhasil ada pemecatan 44.000 orang sepanjang semester I/2013 di sejumlah industri padat karya seperti tekstil, sepatu, sandang dan kulit,” katanya.
