Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memprioritaskan pendanaan dari pinjaman, penjualan surat utang, dan APBN untuk transmisi listrik Jawa-Sumatra dan proyek yang lain dari pada menaikkan marjin listrik.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan pendanaan dapat berasal dari berbagai sumber. Adapun penaikan marjin listrik merupakan wewenang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Untuk membiayai proyek kelistrikan, kami lebih baik mencari sumber pendanaan," katanya, Kamis (31/10/2013).
Marjin listrik berfungsi agar perseroan mendapat keuntungan sehingga lebih mudah memperoleh pinjaman. Setiap kenaikan 1% marjin, BUMN ini bisa mendapat keuntungan Rp2 triliun.
Dari jaminan marjin itu, perseroan mampu berinvestasi atau memperoleh pinjaman hingga Rp20 triliun. PLN juga mampu membiayai proyek atau menambah kapasitas listrik. Namun, Nur mengatakan pihaknya mengusahakan untuk mendapat sumber pendanaan lain.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman membenarkan bahwa pendanaan proyek memprioritaskan pinjaman atau pendanaan lain daripada menaikkan marjin.
"PLN juga menerbitkan surat utang, jika mereka menaikkan marjin maka bunga pinjaman lebih tinggi," katanya.
Dia mencontohkan salah satu proyek PLN yaitu transmisi listrik Jawa-Sumatra yang saat ini masih menunggu persetujuan agar tercatat di Blue Book utang. Jika PLN tidak memperoleh SLA untuk proyek senilai US$2,5 miliar ini, maka PLN akan lebih baik mencari jalan lain untuk pendanaan.
Jarman menambahkan pertimbangan kenaikan marjin akan dibandingkan dengan perolehan dana dari sub loan agreement (SLA) atau penerusan pinjaman. Dana pinjaman terusan itu hanya membutuhkan bunga lebih rendah daripada pinjaman yang diperoleh karena kenaikan marjin.
Sebelumnya, DPR menyetujui pemerintah mempertahankan marjin listrik 7% tahun ini. Marjin tersebut berkisar antara Rp14,63 triliun hingga Rp15,27 triliun. Jarman mengatakan marjin 7% bisa digunakan untuk mendukung pembiayaan investasi tahun ini.
