Bisnis.com, BUKITTINGGI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk membentuk rencana aksi peningkatan produksi pangan dalam negeri, sehingga Indonesia memiliki sistem ketahanan pangan yang kuat.
"Secara nasional kita harus memiliki produk-produk khusus, dan sentra-sentra komoditi unggulan yang terencana dengan baik," kata Presiden saat membuka rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan gubernur se-Indonesia di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, (29/10/2013).
Menurut SBY, rencana aksi meningkatkan produksi pangan itu penting untuk menjaga stabilitas pangan nasional, sehingga ketika terjadi gejolak harga, pemerintah dengan cepat bisa melakukan antisipasi.
"Kalau ada gejolak harga bisa dilakukan dengan operasi pasar. Tetapi tidak cukup itu, harus ada rencana strategis untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan," ujarnya.
Presiden mengatakan perlu dicarikan solusi menyeluruh terhadap persoalan-persoalan yang menghambat upaya penciptaan ketahanan pangan nasional.
Dia mencontohkan persoalan kurangnya lahan, infrastruktur penunjang, serta pembinaan kepada petani, harus diselesaikan dengan melibatkan instansi terkait.
Rapat terbatas tersebut dihadiri sejumlah menteri, yakni Menko Polhukam Joko Suyanto, Menko Ekonomi Hatta Rasaja, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu M Chatib Basri, Menperin MS Hidayat, Menkop dan UKM Syarif Hasan, Mentan Suswono, Menristek Gusti Muhammad Hatta, dan Menhut Zulkifli Hasan.
Selain itu, juga hadir Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menkes Nafsiah Mboi, Mendikbud Muhammad Nuh, Mensesneg Sudi Silalahi, Mensetkab Dipo Alam, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Kapala BPN Hendarman Supandji, Kepala BKKBN Fasli Jalal, dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.
Hadir pula 14 gubernur se-Indonesia yang dinilai memiliki komitmen tinggi dan sudah menjalankan program ketahanan pangan, yakni Gubernur Sumbar, Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan Sulsel.
Pertemuan itu diharapkan mampu mencetuskan rencana aksi untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, sehingga ketergantungan impor bisa dikurangi.
