Bisnis.com, JAKARTA - Rapat Umum Tahunan (RUTA) Perhimpunan Penghuni Pemilik Satuan Rumah Susun (P3RS) Campuran Graha Cempaka Mas (GCM) yang digelar di Jakarta berjalan tertib dan lancar. Sekitar 400 lebih warga pemilik unit apartemen tampak antusias menghadiri acara Ruta. Tidak ada aksi sweeping identitas warga maupun intimidasi seperti yang dilakukan warga luar GCM pada Ruta pertama 30 Agustus 2013 lalu.
Sekretaris Pengurus P3RS Campuran CGCM, Johny Tandryanto mengapresiasi banyaknya warga yang menghadiri Ruta. ‘’Ini membuktikan, warga Graha Cempaka Mas tetap bersatu, tidak mau dipecah-belah orang luar,’’ ujarnya kepada wartawan, Senin (21/10/2013).
Ruta yang digelar Jumat (18/10/2013) malam lalu berlangsung penuh kekeluargaan. Satu sama lain saling sapa dan lempar senyum. Kekompakan juga terlihat saat menyikapi laporan pertanggungjawaban kerja dan keuangan 2012 pengurus P3RS. Ratusan pemilik hak suara secara aklamasi menerima laporan yang dipaparkan pengurus P3RS Campuran GCM tersebut.
Dalam acara tersebut juga digelar sesi tanya jawab pengurus P3RS Campuran GCM dengan warga. Seorang pemilik apartemen C2 lantai 10 mengaku tidak mempersoalkan kenaikan biaya service charge seperti yang selama ini diprotes segelintir warga yang menamakan diri Forum Komunikasi Warga Graha Cempaka Mas (FK-WGCM).
“Warga minta kenaikan service charge disertai peningkatan pelayanan seputar kenyamanan dan keamanan tinggal di Graha Cempaka Mas. Mohon perbaikan di ruang lobi khususnya sofa dan pendingin ruangan,” pintanya.
Keluhan warga segera direspon Ketua P3RS Campuran CGCM Agus Iskandar. “Perusahaan pemenang tender yang akan memperbaiki sejumlah ruang lobi apartemen sudah ada. Perbaikan terpaksa ditunda karena protes dari forum komunikasi (FK-WGCM) sejak beberapa bulan lalu. Percayalah setelah rapat ini berakhir, sejumlah program kerja yang telah kita disepakati akan berjalan termasuk perbaikan ruang lobi,” ungkapnya disambut tepuk tangan ratusan warga.
Dalam acara tersebut Agus Iskandar kembali menegaskan, P3RS Campuran GCM yang sah berada di bawah kepemimpinannya. Kepengurusan P3RS campuran GCM disahkan berdasarkan akta notaris Tampubolon SH pada 5 Febuari 2012 dan berlaku hingga 5 Febuari 2015. ‘’Jika ada pihak yang mengaku pengurus di luar nama yang tertera di dalam akta notaris tersebut dinyatakan tidak sah,’’ ujarnya.
Karena itu, tambahnya, segala perbuatan mengatasnamakan perhimpunan penghuni melanggar hukum karena tidak sesuai AD/ART) yang berlaku. “Akta notaris tanggal 20 September 2013 nomor 60, 61, 62 dan 63 yang dibuat oleh Stefani Maria Lilianti SH yang menjadi dasar menolak laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2012.
Pemberhentian pengurus P3RS campuran GCM serta pengangkatan sembilan anggota tim formatur cacat hukum. Sebab, tidak sesuai mekanisme AD / ART yang berlaku. Terkait persoalan tersebut, kami selaku pengurus yang sah telah mendaftarkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 477 pada 14 Oktober silam,” ujar Agus saat memimpin rapat.
