Bisnis.com, JAKARTA – Data Badan Koordinasi Penanaman Modal 2012 mencatat realisasi investasi modal asing sektor primer perikanan pada kuartal I/2012 hanya mencapai US$5,6% juta, turun jika dibandingkan tahun 2011 sebesar US$8,3 juta.
Padahal, menurut Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Hayati Kemenko Perekonomian Wiwiek Dwi Saksiwi di Jakarta, potensi perikanan baru terserap sekitar 15,68%pada 2010 sehingga potensi perikanan itu masih cukup besar.
“Sektor Perikanan berkontribusi sebesar 3,10% pada produk domestik bruto nasional (PDB) 2012, seharusnya bisa lebih dari itu karena potensinya cukup besar,” ujar Wiwiek pada Senin (21/10/2013) di sela-sela diskusi Minimnya Realisasi Investasi Perikanan.
Dia menambahkan wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku menyumbang inflasi yang cukup tinggi akibat kelangkaan ikan sehingga pemerintah perlu untuk mengupayakan penambahan fasilitas misalnya infrastruktur dan sistem logistik.
Dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Indonesia (MP3EI), wilayah Indonesia Timur (Papua dan Maluku) telah ditetapkakan sebagai basis produksi ikan, tetapi masalah klasik yang selalu terjadi selalu berkaitan dengan interkoneksi yang rendah antara Indonesia Timur dengan wilayah barat Indonesia.
“Impor ikan dari China bahkan lebih murah daripada biaya pengiriman ikan dari Indonesia Timur ke Jakarta, nah persoalan ini yang akan kita upayakan perbaikannya,”tambahnya.
Dia menuturkan pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dengan memberikan cold storage, pembangunan pelabuhan, dukungan pembiayaan, dan pemnambahan unit pengolahan ikan (UPI).
Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayatno menjelaskan para pengusaha menyadari potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan, tetapi kendala di sektor itu juga cukup besar.
“Kebanyakan pengusaha memang membidik Indonesia Timur karena potensi ikannya, tetapi kendala infrastruktur di sana juga besar sehingga tidak banyak pengusaha yang bisa bertahan,” ungkapnya.
Dia menjelaskan asumsi investasi bidang kelautan dan perikanan mencapai Rp2,7 triliun yang mencakup perikanan tangkap dan pengolahan ikan.
Umumnya, pengusaha mengeluhkan mengenai infrastruktur yang terbatas dan dukungan pemerintah yang kurang.
“Skema yang paling diharapkan sih seperti tax holiday, jadi ada semacam penundaan pajak,” tambahnya.
Dia menekankan, selain pengusaha, nelayan kecil juga harus diperhatikan. Tidak seperti pengusaha, nelayan memiliki lebih banyak permasalahan kompleks.
“Mereka memiliki akses terbatas pada perbankan untuk permodalan. Dari data yang saya punya, perbankan baru memberikan sebanyak 0,6% kredit untuk pertanian dan perikanan dari total kredit, sungguh angka yang sangat kecil,” jelasnya.
Dia menambahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengalokasikan anggaran untuk penambahan UPI sebesar Rp 1,2 triliun pada tahun ini dan menargetkan Rp2,5 untuk tahun 2014.
