Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung upaya pemerintah dalam rangka mengatasi merebaknya perkebunan sawit ilegal. Asosiasi ini menilai perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di lahan yang tidak semestinya akan merusak citra perkebunan di mata internasional.
Sekjen Gapki Joko Supriyono mengatakan perusahaan kelapa sawit tidak akan mungkin membuka lahan perkebunan di lahan yang tidak semestinya, seperti lahan di taman nasional. Karena tindakan ini jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
“Oleh karena itu, lanjut Joko, Gapki meminta agar pemerintah sebagai penentu kebijakan segera bertindak terhadap berbagai temuan yang menyebutkan adanya perkebunan yang dilakukan di lahan yang tidak semestinya, seperti di kawasan taman,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/10/2013).
Perusahaan sendiri, tidak akan mungkin menyeleksi kelapa sawit yang dibelinya dari petani. kalau toh ini dilakukan, maka akan membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, langkah yang tepat adalah upaya pemerintah untuk menegakkan peraturan yang sudah ditetapkannya.
“Perusahaan tidak akan mungkin menyeleksi buah yang dibeli dari petani swadaya. butuh waktu yang lama dan terlalu rumit, sehingga jika dilakukan akan berdampak pada efisiensi perusahaan itu sendiri, Pemerintah sebagai pemilik lahan, terangnya, harus tegas dan berpedoman pada sistem yang sudah ada dan telah disepakati bersama,” terangnya.
Perusahaan sendiri sangat mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga nama baik industri kelapa sawit, akan tetapi hal ini bukan berarti semua tanggung jawab diserahkan ke perusahaan.
Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi meminta perusahaan kelapa sawit yang ada diwilayahnya untuk turut serta membangun perekonomian masyarakat di kabupaten tersebut melalui program kepedulian sosial yang dimiliki perusahaan.
Dia menilai, selama ini kepedulian perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap pembangunan perekonomian masyarakat masih minim, sehingga masyarakat kabupaten ini masih terbelakang baik disektor perekonomian maupun teknologi.
“Kami meminta agar perusahaan kelapa sawit yang ada di wilayah kami untuk ikut serta membantu pemerintah daerah membangun kesejahteraan masyarakat melalui program sosial yang dimilikinya,” katanya.
