Pemerintah Rundingkan Harga Akhir Inalum

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Indonesia akan melakukan penyelesaian perundingan terakhir untuk pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari pihak Jepang.

"Minggu depan saya rapat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk finishing perundingan dan sampai sekarang masih berusaha melakukan penyesuaian harga terakhir," Ujar Menteri Perindusterian M.S Hidayat usai melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (23/9/2013).

Hidayat menjelaskan selama 2 minggu tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertemu dengan tim lawyer pihak Jepang, dan sehingga pemerintah berharap terjadi kesesuaian harga dan keputusan yang sempurna.

Namun, lanjutnya, kalau tidak ada kesesuaian harga, maka seperti rencana awal yakni pada akhir Oktober - 1 November, Inalum akan beralih ke Indonesia dengan membayar sesuai yang diperhitungkan, kemudian pihak ketiga atau arbitrase yang akan memutuskan.

"Tentu kita akan mengikuti keputusan itu," katanya.

Terkait road map Inalum setelah pengambilalihan, kata Hidayat hal itu belum dibicarakan dengan tim lawyernya karena setelah pengambilalihan ada konsolidasi dalam internal manajemen.

"Mustinya Inalum tetap bisa jalan, tapi tidak bisa terburu-buru. Kita ambil alih dulu 100%, nanti secara internal setelah menjadi milik pemerintah baru akan ada rapat untuk menentukan keikutsertaan daerah, kan ada konsorsium bupati-bupati," paparnya.

Soal progres harga, Hidayat juga belum dapat menyampaikan berapa harga yang disepakati karena masih menjadi pembicaraan dengan pihak Jepang. "Yang penting ambil alih dulu," imbuh Hidayat.

Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230.000 - 240.000 ton per tahun.

Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham PT Inalum, sisanya sebesar 58,87% dimiliki oleh konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA).

Konsorsium ini beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebagai wakil pemerintah Jepang dan 12 perusahaan swasta Jepang.

Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan PT Inalum berakhir 31 Oktober 2013.

Pemerintah melalui tim negosiasi pengambilalihan Inalum merekomendasikan agar pasca pengambilalihan, Inalum harus menambah kapasitas aluminium primer hingga 400.000 ton per tahun dengan kebutuhan investasi sekitar US$700 juta atau setara Rp7 triliun.