Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Harus Inklusif

Bisnis.com,  JAKARTA – Asumsi pertumbuhan ekonomi 6,4% pada 2014 belum inklusif karena tidak menjabarkan target penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan pemerataan pendapatan.

Tujuan utama pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yaitu pertumbuhan yang memiliki basis luas, terdapat di berbagai provinsi dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2014, pemerintah hanya berharap tingkat pengangguran terbuka turun ke kisaran 5,6%-5,9% dan angka kemiskinan 9%-10%.

Bahkan dalam tahun terakhir program kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014, pemerintah tak menetapkan target penurunan Rasio Gini sebagai refleksi pemerataan pendapatan. Rasio Gini adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. 

Melihat perkembangan terakhir yang menyebutkan tingkat pengangguran terbuka masih 5,92% hingga Februari 2013, angka kemiskinan masih 11,37% sampai Maret 2013 dan Rasio Gini 0,41,  target RPJMN agaknya sulit tercapai pada 2014.

Padahal, kebijakan fiskal dalam RAPBN-P 2014 diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan melalui pelaksanaan kebijakan fiskal yang sehat dan efektif.

Anggota parlemen menilai pemerintah tak mampu mengejawantahkan pertumbuhan inklusif yang dimaksud. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Satya Yudha, mengemukakan pertumbuhan ekonomi 6,4% yang ditargetkan pada 2014 tidak ada artinya jika pemerintah tidak memiliki langkah yang jelas untuk mempersempit jurang pendapatan.

“Belum dinyatakan secara terbuka soal gini rasio yang ada. Dari gini rasio inilah, sebetulnya kita bisa melihat seperti apa penyebaran pertumbuhan ekonomi tersebut, seberapa kesenjangan antara si kaya dan si miskin,” katanya di sela penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBN 2014, Selasa (20/8/2013).