Bisnis.com, JAKARTA -- Anggaran belanja negara dalam RAPBN 2014 direncanakan Rp1.816,7 triliun yang diarahkan pada belanja yang lebih berkualitas.
Anggaran belanja itu naik 5,2% dari pagu belanja negara pada APBN-P 2013 yang hanya Rp1.726,2 triliun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang RAPBN 2014 di DPR, Jumat (16/8), menyampaikan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas belanja negara.
Pertama, mempertajam alokasi belanja untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penciptaan kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
“Tak hanya itu, alokasi belanja juga diarahkan agar mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan ramah lingkungan,” paparnya.
Kedua, lanjutnya, melakukan penghematan terhadap kegiatan-kegiatan yang kurang produktif, seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat kerja, workshop, seminar dan kegiatan yang sejenis.
Ketiga, menyempurnakan kebijakan subsidi, di antaranya dengan mengubah secara bertahap sistem subsidi, dari subsidi harga menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran.
Keempat, memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia.
“Tentu semua itu juga harus didukung dengan pemberian remunerasi yang lebih baik.” tutrnya.
Adapun kelima, menerapkan sistem reward and punishment dalam pengalokasian anggaran.
Bagi kementerian negara dan lembaga (K/L) serta daerah yang dapat mengelola anggaran dengan baik, akan diberikan tambahan alokasi anggaran. Sebaliknya, alokasi anggaran akan dipotong untuk K/L serta daerah yang tak mampu mencapai sasaran.
“Saya menyadari bahwa salah satu kendala di dalam kebijakan belanja negara adalah proses pencairan dan penyerapan. Untuk mengatasi hal itu, maka telah dibuat langkah untuk penyederhanaan prosedur dan persiapan yang lebih matang dalam perencanaan anggaran,” ujarnya.
Kepala Negara meyakini langkah itu akan membuat proses penyerapan anggaran dapat lebih dini tanpa mengorbankan tata kelola pemerintahan yang baik.
