Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Perindustrian menyatakan negosiasi perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) harus dengan komitmen investasi.
Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan hingga saat ini sejumlah FTA yang diikuti Indonesia belum sepenuhnya terimplementasi. Dengan kondisi ini, Indonesia sudah mengalami defisit yang cukup besar.
Adapun saat ini, Indonesia sedang dalam proses negosiasi FTA dengan Uni Eropa dan Korea Selatan. Dalam setiap perundingan, komitmen investasi menjadi hal yang paling utama.
Pasalnya, bila hanya mengandalkan trade to trade, Indonesia akan kalah dalam perdagangan. Hal ini akan terjadi karena Indonesia tidak bisa memiliki ekspor andalan yang bisa menyamai ekspor, misalnya dengan Korea Selatan.
Oleh karena itu, untuk menyelamatkan kepentingan nasional, pihaknya berkomitmen untuk memasukkan volume investasi dalam klausul perjanjian.
“Ekspor Indonesia tidak banyak pilihan kecuali bahan mentah. Sekarang sedang berjuang agar Korea Selatan mau membuat target investasi, tetapi yang saya dengar belum mau,” kata Hidayat usai acara Halal Bihalal di kantornya, Rabu (14/8/2013).
Dia berharap negosiator Indonesia dalam perundingan rencana FTA Indonesia-Korea Selatan harus mempertimbangkan hal tersebut. Hal ini untuk menghindari bertambahnya industri-industri yang injured akibat serbuan produk impor dalam mekanisme FTA. “Kami sedang meyakinkan tim indonesia agar bersikeras memperjuangkan ini.”
Selain itu, Hidayat berharap Kementerian Perdagangan, sebagai juru bicara, bisa menegosiasikan penundaan deadline hingga ada komitmen investasi yang disepakati oleh pihak Korea Selatan. Dia mencontohkan, ekspor produk komponen otomotif Korea Selatan akan menyerbu Indonesia. Padahal, investasi otomotifnya hanya 2%.
“Jadi, negosiasi itu harus diperhitungkan berdasarkan nilai investasi yang siap menjadi komitmen pihak Korea Selatan. Sebagai kompensasi atas efek dari trade to trade tadi," tegas Hidayat.
Hidayat menegaskan tujuan dari memasukkan nilai volume investasi lebih pada untuk melindungi industri dalam negeri. Bisa dibayangkan, defisit yang terjadi bila implementasi negosiasi FTA sudah terealisasi 100%, tentu akan membuat defisit semakin besar. Sebenarnya, lanjut Hidayat, Indonesia bisa melakukan temporary suspension atas sektor-sektor yang mengalami injury.
“Sepanjang semua pihak sepakat. Namun, kalau FTA itu adalah menyangkut kawasan regional, seperti CAFTA, harus dengan persetujuan semua negara Asean,” ujarnya.
