.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan skema utang luar negeri dalam penyelenggaraan program konservasi sumber daya laut.
Kiara juga mendesak presiden untuk mendukung penuh inisiatif lokal yang telah dijalankan secara turun-temurun oleh 92% nelayan tradisional dan masyarakat adat. Semisal, Sasi di Maluku, Bapongka di Sulawesi Tengah, Panglima Laot di Aceh, Awig-awig di Bali dan Nusa Tenggara, serta Mane'e di Sulawesi Utara.
Desakan dirangkum dalam petisi bersama “Lestarikan Laut dengan Kearifan Lokal, Bukan Hutang/Bantuan Asing” yang didukung 123 organisasi dan individu. Menurut siaran pers yang diterima Bisnis, Jumat (2/8/2013), petisi sudah diberikan kepada presiden lewat sekretaris negara.
Kementerian Keuangan mencatat hutang Indonesia mencapai Rp2.036 triliun per Mei 2013. Ironisnya, sebagian dana hutang tersebut diperoleh melalui pemasaran sumber daya laut Indonesia ke lembaga finansial internasional, di antaranya program konservasi terumbu karang dan perluasan kawasan konservasi perairan.
Pusat Data dan Informasi Kiara, pada Me 2013, mencatat pada periode 2004-2011 hutang luar negeri untuk program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP II) mencapai lebih dari Rp1,3 triliun. Sebagian besar bersumber dari hutang luar negeri Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
Catatan lain, pemerintah AS memberikan bantuan hibah kepada Indonesia senilai US$23 juta atau Rp235,4 miliar. Rencananya, dana hibah diberikan dalam jangka waktu 4 tahun yang terdiri dari kawasan konservasi senilai US$6 juta dan penguatan industriliasasi perikanan senilai US$17 juta.
Ironisnya, dalam pelaksanaan program konservasi terumbu karang justru terbukti gagal atau tidak efektif dan terjadi kebocoran dana berdasarkan Laporan BPK 2013. Salah satunya, penyelewengan dana COREMAP II sebesar Rp11,4 miliar. Indikasi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada November-Desember 2012 yang mengidentifikasi kebocoran penggunaan dana COREMAP II.
Di samping itu, praktik konservasi laut juga telah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat nelayan tradisional. Pusat Data dan Informasi KIARA, Desember 2012, mendapati sedikitnya 20 nelayan tradisional meninggal dunia dan hilang di laut akibat tertembak peluru tajam oleh aparat keamanan di kawasan konservasi laut sejak 1980-2012.
Sudah terbukti gagal, pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, malah ingin melanjutkan proyek COREMAP III periode 2014-2019 dengan menambah utang konservasi baru sebesar US$ 80 juta dari Bank Dunia dan ADB. Setali tiga uang, penetapan kawasan konservasi perairan juga memicu konflik horisontal.
