Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah dinilai tidak becus menyelesaikan pembangunan berbagai ruas jalan tol penting, terutama di Pantura Jawa, yang sudah digembor-gemborkan sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden pada 2004.
Iskandar Abu Bakar, anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), mengatakan molornya pembangunan jalan tol, salah satunya di jalur Pantura Jawa disebabkan karena kinerja pemerintah sampai saat ini hanya berkutat pada tingkat wacana.
"Kalau gak bisa kerja, lebih baik copot saja Menteri PU [Pekerjaan Umum] dan Menhub-nya," ujarnya kepada Bisnis di sela-sela kegiatan diskusi Mewujudkan Transportasi Mudik Lebaran yang Manusiawi di Jakarta, Rabu (31/7/2013) petang.
Seperti diketahui, sejak terpilih pada 2004, Presiden SBY berjanji akan membangun 1.000 KM jalan tol. Namun, hingga saat ini pemerintah hanya bisa merealisasikan sekitar 10%.
Iskandar menambahkan pada periode kedua kepemimpinan SBY, menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang bertanggung jawab pun belum bisa merealisasikan janji yang telah diucapkan tersebut.
"So apa kerjanya Menteri PU jika tidak bisa membebaskan tanah. Kalau pun memang tidak bisa, harus ada jalan keluar dong," ujarnya.
Menurut Iskandar, salah satu faktor kemacetan jalan raya disebabkan karena tidak seimbangnya antara jumlah kendaraan dan infrastruktur yang ada. Apalagi, tambahnya, memasuki musim mudik Lebaran, jumlah kendaraan melonjak sementara akses jalan tidak pernah diperhatikan.
Dia menuturkan dengan melihat kondisi kesemrawutan transportasi tersebut, tidak heran apabila setiap tahun korban kecelakaan lalu lintas puluhan ribu jiwa.
“Sebenarnya rerata jumlah korban kecelakaan per harinya mencapai 85 jiwa, artinya korban meninggal per tahun mencapai puluhan ribu,” ungkapnya.
