Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Karut Marut Gas Industri, Pemerintah Belum Punya Solusi

Bisnis.com,  JAKARTA--Pemerintah berterus terang  belum memiliki jalan keluar jangka pendek untuk menyelesaikan masalah karut marut gas industri yang terjadi saat ini.

Bisnis.com,  JAKARTA--Pemerintah berterus terang  belum memiliki jalan keluar jangka pendek untuk menyelesaikan masalah karut marut gas industri yang terjadi saat ini.

 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meminta industri untuk tidak terus mengeluh harga gas yang dinilai tinggi serta mengeluhkan ketersediaan pasokan gas. Menurutnya, kondisi saat ini memang tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan harga gas yang murah.

 “Sekarang sudah bukan eranya lagi harga gas murah. Dahulu industri selalu bilang asal ada gas-nya akan dibeli, tapi sekarang bilang kemahalan, bagaimana ini,” kata Wacik dalam Sidang Anggota ke-10 Dewan Energi Nasional di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (15/7/2013).

Dia menjelaskan  untuk bisa mencukupi seluruh kebutuhan gas dalam negeri, pihaknya sedang berusaha membangun pipa trans Jawa dan Sumatera. Selain itu, lanjutnya, sejak tahun lalu, pemerintah sudah mengutamakan gas untuk dalam negeri.

Hal ini dibuktikan dari realisasi penyaluran gas 2012 di mana ekspor gas lebih banyak dibandingkan dengan domestik, dengan prosentase 51%. Kemudian, pemerintah sudah berkomitmen untuk meningkatkan pasokan untuk domestik dengan memberikan porsi sekitar 25%-40% pasokan gas untuk domestik dalam setiap perjanjian kontrak baru.

Namun untuk solusi jangka pendek masalah ini, Wacik mengaku belum ada penyelesaiannya. “Iya belum ada penyelesaiannya, tapi kami terus berusaha. Kami harap industri tidak mengeluh terus.”

 Anggota DEN Muktasor mengatakan salah satu yang membuat karut marut industri gas ini adalah tidak adanya kesetaraan antara penyalur (PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk) dengan pemakai gas. Bisa jadi, lanjutnya, penyalur menerapkan harga yang cukup tinggi juga sehingga harga gas di hilir menjadi lebih tinggi.

 “Misalnya, kalau ada gas yang tidak terpakai oleh pemakai, itu kena denda. Sedangkan bila PGN tidak bisak menyalurkan, tidak dikenakan denda, harus ada kesetaraan,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Dia meminta agar PGN sebagai distributor gas tidak hanya mengejar laba perusahaan saja, namun juga memikirkan pembangunan infrastruktur gas.

 Menjawab hal itu, Direktur Pengusahaan PGN Jobi Triananda mengatakan pihaknya sudah membangun infrastruktur yang diperlukan pemerintah untuk menyalurkan gas. “Coba kamu katakan, ruas mana yang harus kami buat,” katanya dalam kesempatan terpisah.

 Mengenai, masalah kesetaraan antara penyalur dan pemakai, Jobi enggan berkomentar banyak. “Itu haknya SKK Migas yang bicara. Asal tau saja, kami di tengah-tengah juga serba salah,” ujarnya.

 Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan sektor industri merupakan pengguna energi terbesar yaitu sebesar 49,4% dari konsumsi energi secara nasional. Dengan target pertumbuhan industri yang berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 30% pada tahun 2025, tentunya kebutuhan energi tersebut akan terus bertambah.

 “Energi telah menjadi kebutuhan dasar dalam pembangunan industri. Oleh karena itu pemenuhan energi untuk mencapai target pertumbuhan industri menjadi sangat penting,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Riendy Astria
Editor : Ismail Fahmi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper