BISNIS.COM, JAKARTA— Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) memperkirakan akan terjadi penurunan permintaan rumah bersubsidi sekitar 20%, jika pemerintah jadi menaikkan patokan harga maksimal rumah bersubsidi.
“Pasti akan ada dampak langsungnya, dan cukup besar sekitar 20%,” kata Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo, Kamis (4/7/2013).
Menurutnya, dampak langsung akibat kenaikan batas harga akan mempengaruhi pasar perumahan bersubsidi saat ini. Meskipun begitu, sambungnya, pengembang akan mencari pasar baru yang sesuai.
Saat ini, jelasnya, rumah bersubsidi dijual pada masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta/bulan. Dengan adanya kenaikan batas patokan harga, kemungkinan pasar yang bisa melakukan penyerapan berada dikisaran penghasilan Rp2,5 juta hingga Rp3,5 juta setiap bulannya.
“Kenaikan harga yang terjadi akan berdampak besar pada masyarakat berpenghasilan di bawah Rp2,5 juta/bulan,” ujarnya.
Kendati ada kemungkinan terjadinya penurunan permintaan, dia mengungkapkan tidak akan terjadi perlambatan pada pembangunan rumah bersubsidi. “Sasaran yang akan kita ubah.”
Kenaikan batas harga tersebut, lanjutnya, ada kemungkinan diikuti pula dengan kenaikan batas penghasilan masyarakat. Dengan begitu, pasar rumah bersubsidi semakin besar.
Dia mengusulkan rencana kenaikan harga tersebut seharusnya diiringi dengan pemberian insentif langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seperti pemberiaan subsidi uang muka.
Walaupun batas harga maksimal rumah bersubsidi dinaikkan, Eddy mengimbau pengembang tidak langsung mengikuti arus dengan menaikkan harga rumah di pasaran. “Kalau rumah masih bisa dijual di bawah batas harga, jangan dinaikkan.”
