BISNIS, COM, JAKARTA--Ribuan peti kemas impor yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan telah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dari Bea dan Cukai setempat akan di relokasi paksa ke depo di luar pelabuhan guna menghindari ancaman stagnasi di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Sahat Simatupang, mengatakan masih terdapat 5.870 bok peti kemas yang sudah mengantongi SPPB di pelabuhan itu, tetapi dibiarkan menumpuk oleh pemilknya di lini 1 atau terminal peti kemas.
Peti kemas tersebut, kata dia, saat ini berada di lapangan Jakarta International Container Terminal (JICT) sebanyak 5.410 bok dan di TPK Koja 460 bok.
“Akibatnya pelabuhan menjadi padat karena YOR di terminal tinggi bahkan lebih dari 100%. Bongkar muat kapal juga jadi terhambat, dan kami sudah koordinasi hal ini dengan Pelindo II dan Bea Cukai agar segera dipindahkan itu peti kemas,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini, Senin (1/7/2013).
Dia mengatakan, Bea dan Cukai yang paling mengetahui siapa saja pemilik ribuan peti kemas impor itu.”Yang mengetahui siapa pemiliknya peti kemas yang menumpuk itu adalah Bea dan Cukai,” tuturnya.
Wakil Ketua Bidang Kepelabuhanan dan Perdagangan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) Erwin Taufan, mengatakan semua institusi di pelabuhan mesti bekerja keras dan tidak saling menyalahkan dan tidak mendahulukan kepentingan sektoral.
“Otoritas Pelabuhan dan Bea Cukai setempat mesti kompak dan kerja serius, jangan saling menyalahkan,” ujarnya.
Dia mengatakan, pemilik barang sangat mendukung percepatan layanan bongkar muat dan produktivitas yang tinggi di pelabuhan untuk mendongkrak performance logistik nasional.
“ Importir mendesak segera ada tindakan penyelamatan (contingency plan) mengurai kondisi kepadatan yang berpotensi stagnasi di pelabuhan Priok,”Ujar Taufan.
Kepala Kepatutan Internal KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Finari Manan mengklaim sudah banyak yang dilakukan oleh instansi tersebut untuk menghindari ancaman stagnasi di pelabuhan Priok, termasuk menekan dwelling time atau waktu tunggu pelayanan kapal dan barang.
Dia juga menginformasikan bahwa Menkeu batal menggelar jumpa pers hari ini di pelabuhan Priok karena ada mendadak ada Rakor yang mesti diikuti Menkeu.
Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi, justru menyoroti ancaman stagnasi di pelabuhan Priok yang terus berulang bukan semata-mata akibat persoalan kapasitas tampung pelabuhan yang minim.
“Masalah utamanya ada di non fisik yakni soal sistem akibat tidak harmonisnya tata kelola di pelabuhan itu antara pemerintah selaku regulator dan dunia usaha swasta,”ujarnya.
Disharmoni itu, kata dia, diakibatkan karena masing-masing fungsi instansi terkait berjalan sendiri-sendiri sebab peran Otoritas Pelabuhan Priok selama ini tidak peka pada dunia usaha. “Sehingga di lapangan terjadi saling sandera,” paparnya.
Siswanto menyatakan, ancaman stagnasi di pelabuhan Priok juga dipicu tidak aspiratif dan kooperatifnya instansi Bea dan Cukai di Pelabuhan itu. “KaOP kan kewenangannya tidak bisa masuk dalam sistem kepabeanan Bea dan Cukai, makanya jadilah stagnasi tanpa lembaga itu bisa berbuat sedikitpun,” ujarnya.
Oleh karena itu, Namarin mengusulkan supaya kedepan Lembaga Otoritas Pelabuhan di keluarkan saja dari struktur Kementerian Perhubungan dan dijadikan lembaga Negara independen agar kinerjanya tidak tersekat oleh ego sektoral institusi lainnya di pelabuhan.
