BISNIS.COM, JAKARTA--Menggandeng Global Green Growth Institute, pemerintah Indonesia mencari pendanaan alternatif untuk kelembagaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo menuturkan pemerintah tengah meratifikasi kerjasama antara RI dengan GGGI. Ratifikasi tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden dan mengatur tentang bergabungnya Indonesia ke dalam lembaga non-profit yang berbasis di Korea Selatan itu.
Lukita memaparkan kerjasama RI-GGGI terkait dengan tiga hal utama. Pertama, upaya menghijaukan pembangunan di Tanah Air. Kedua, transmisi strategi hijau ke level daerah. Dan ketiga, mekanisme finansial terkait REDD+.
"Selama ini pendanaan REDD+ kan baru dari pemerintah Norwegia US$1 miliar, nah, kita akan cari alternatif finansial, bisa jadi dari negara lain atau sumber dana lain," tutur Lukita dalam konferensi pers terkait peluncuran program kerjasama green growth antara pemerintah Indonesia dengan GGGI.
Lembaga REDD+, imbuh Lukita, akan diresmikan dalam beberapa bulan mendatang.
Howard Bamsey, Direktur Jenderal GGGI, mengatakan dari sisi biaya, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan bukanlah kegiatan yang murah. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus menjalin kerjasama dengan pihak lain guna membantu pendanaan program ini.
"Kami bukan lembaga pendanaan atau bank yang bisa menyediakan financing, tetapi kami punya koneksi," tuturnya.
Selain mencari mitra eksternal, lanjutnya, Indonesia juga harus mendorong keterlibatan pihak swasta dalam membiayai program pengurangan emisi ini. Untuk itu, regulasi yang relevan juga perlu disusun dengan baik.
Lukita menambahkan program internalisasi prinsip green growth ke daerah telah diterapkan pemerintah Indonesia dan GGGI di dua provinsi percontohan, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
"GGGI memberikan masukan tentang bagaimana menyusun rencana pembangunan daerah yang menerapkan strategi hijau. Ini juga dikaitkan dengan RAN-GRK," kata Lukita.
Selain itu, prinsip green growth juga akan diinternalisasikan ke dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) 2015 yang diestimasi membutuhkan investasi hingga Rp4.00 triliun.
"Kita akan upayakan supaya MP3EI menjadi lebih hijau, misalnya dengan membangun infrastruktur dan eksplorasi suber daya alam dengan ramah lingkungan dan berkelanjutan," tutur Lukita.
