BISNIS.COM, JAKARTA--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengajukan sejumlah rekomendasi terkait dengan pengembangan sektor pertanian dan pangan di Tanah Air.
Didik J. Rachbini, Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia, menuturkan sektor pertanian pangan harus segera diakselerasi karena berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat.
Salah satu rekomendasi LP3E Kadin, yakni dengan memperluas lahan pertanian pengganti lahan produktif yang dialihkan menjadi lahan untuk perumahan, industri, dan infrastruktur. Pasalnya, laju konversi lahan di Indonesia mencapai 113.000 ha per tahun
"Harus dibuka lahan baru untuk persawahan. Misalnya di kawasan yang mulai berkembang baik seperti Maluku, Seram, dan Papua," tuturnya dalam diskusi Kebijakan Pangan dan Pertanian Pendorong Inflasi, Jumat (14/6/2013).
Kadin juga mendorong agar pemerintah memanfaatkan lahan terlantar milik negara untuk memproduksi pertanian, terutama bahan makanan.
Saat ini, luas lahan sawah di Indonesia hanya 7,75 juta ha, sedangkan lahan keringnya mencapai 9,79 juta ha. Luas tersebut hanya 25% dari luas lahan pertanian di Thailand yang mencapai 31,84 juta ha. Padahal, luas lahan pertanian yang menganggur mencapai 24 juta-25 juta ha.
Permasalahan lahan dinilai sebagai salah satu isu sentral pengembangan pertanian di Tanah Air, termasuk tingginya intensitas konflik lanah di tengah masyarakat.
Di Indonesia, Didik menuturkan, pemilikan lahan per keluarga terbilang sangat rendah, bahkan tergolong paling rendah dibandingkan Vietnam, China, Thailand, India, dan Brasil. Rasio luas lahan pertanian di Indonesia hanya 0,03 ha/orang, sedangkan di China dan India rasionya sudah mencapai 0,11 dan 0,16 ha/orang.
"Ini kontras dengan kepemilikan lahan perkebunan oleh swasta besar dan korporasi luar negeri. Apalagi pembukaan lahan baru sangat lamban," tuturnya.
Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga pangan, Kadin merekomendasikan peningkatan peran Bulog. Peningkatan peran tersebut, imbuhnya, perlu didukung oleh anggaran negara. "Bulog jangan hanya mengelola cadangan beras, tetapi juga cadangan bahan pokok lainnya, seperti gula dan kedelai," kata Didik.
Kadin juga merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan dan memperkuat kelembagaan pertanian dengan cara membangun pasar petani. Keberadaan pasar petani diyakini dapat menjadi solusi terkait masalah pemasaran produk pertanian dan pangan yang seringkali dihadapi petani.
Pasar serupa, lanjutnya, sudah mulai digagas di beberapa daerah, seperti Bogor Jawa Barat seluas 100 ha dan Sidoardjo Jawa Timur seluas 60 ha.
Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Utama Kayo menuturkan logistik dan distristribusi yang lama dan berbiaya tinggi turut menghambat perkembangan industri pertanian dan pangan.
"Penyebrangan dari Jawa ke Sumatra kan sering terganggu, truk-truk mengantre sampai berhari-hari. Kalau produk pangannya tidak tahan lama ya rusak," tuturnya.
