BISNIS.COM, JAKARTA—Pelaksanaan program perumahan rakyat dinilai banyak yang salah sasaran. Diperkirakan lebih dari 50% penerima bantuan bukan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia Zulfi Syarif Koto mengungkapkan berbagai program terkait bantuan rumah swadaya, pemberian KPR bersubsidi, atau bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, tidak tepat sasaran.
“Mungkin lebih (dari 50%) penerima bantuan, bukan masyarakat yang berhak. Harusnya diperiksa itu,” katanya, Jumat (14/6/2013).
Dia menjelaskan dalam aturan ditetapkan batasan penghasilan bagi penerima bantuan. KPR bersubsidi, sambungnya, diberikan kepada masyarakat berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta (untuk rumah tapak), dan Rp5,5 juta (untuk rumah susun).
“Apa betul, yang menerima itu gajinya di bawah itu? Saya yakin tidak begitu di lapangan,” ungkapnya.
Selain itu, sambungnya, rumah bersubsidi seharusnya dijual dengan batasan harga tertentu. Seperti diketahui, batas atas harga rumah bersubsidi dipatok Rp 88 juta-Rp 145 juta per unit menurut zonasi wilayah, dengan asumsi luas rumah mulai dari 21 m2 hingga 36 m2.
“Apa betul harga jual tidak melampaui batasan harga yang sudah ditetapkan? Banyak rumah bersubsidi dijual di atas batasan harga yang ditetapkan. Ini semua harus diperiksa,” tambahnya. (ra)
