BISNIS.COM, JAKARTA--Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pelaku usaha niaga gas bumi membangun jaringan pipa distribusi agar harga gas di konsumen akhir dapat ditekan tanpa harus merugikan sektor hulu.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan saat ini sebagian besar pelaku usaha tata niaga gas bumi tidak memiliki jaringan pipa distribusi. Akibatnya, harga gas di konsumen akhir menjadi lebih tinggi, karena harus melalui beberapa tahap sebelum sampai.
“Kalau pelaku usaha tata niaga gas bumi punya jaringan pipa distribusi kan yang diuntungkan konsumen dan produsen gas. Kalau mereka tidak memiliki fasilitas kan itu merugikan negara juga, karena mereka mendapat untung yang sangat besar,” katanya di Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Saat ini sendiri telah ada Peraturan Menteri ESDM No. 19/2009 tentang kegiatan usaha gas bumi melalui pipa yang mengatur tata niaga gas bumi. Dengan aturan baru tersebut, maka konsumen akhir dan produsen gas bumi akan terlindungi dengan harga yang lebih layak.
Susilo mengungkapkan saat ini pemerintah sedang mencari aturan yang tepat untuk memaksa para pelaku usaha tata niaga gas bumi. Nantinya, pelaku usaha yang tidak mau membangun jaringan pipa distribusi bisa saja dikenakan sanksi berupa terminate, karena Pemerintah saat ini sedang gencar mengembangkan jaringan pipa.
“Jaringan pipa distribusi akan kita percepat, kekurangan pasokan akan kami upayakan agar terpenuhi. Swasta saat ini sudah banyak yang ingin membangun pipa, kalau tidak mau bisa saja nanti kami cut usahanya,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi Ahmad Safiun mengatakan Pemerintah perlu memastikan pasokan gas bumi jika ingin mempercepat pembangunan jaringan pipa distribusi di dalam negeri. Hal itu untuk menghindari tidak terpakainya jaringan pipa distribusi akibat tidak adanya pasokan gas.
“Pasokan gas yang mau disalurkan itu mana. Jadi perlu kepastian gasnya, seperti gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah yang sejak 2005 lalu diputuskan, tetapi saat ini gasnya tidak ada,” ungkapnya.
Sementara itu, saat ini Jawa Timur sedang kelebihan pasokan gas, karena alokasi gas yang ada di sana tidak semuanya terserap oleh industri. Hal itu disebabkan tidak tersedianya infrastruktur pipa distribusi gas hingga ke konsumen.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah mengalokasikan 644 kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) untuk keperluan domestik pada 2013 sampai 2021 mendatang.
644 kargo LNG yang disediakan itu nantinya akan diberikan kepada floating storage regasification unit (FSRU) Nusantara Regas, FSRU Lampung, FSRU Jawa Tengah, FSRU Banten dan Regasifikasi Arun.
Dari data SKK Migas, diketahui pada 2013 BP Tangguh akan mengalokasikan 5 kargo LNG untuk FSRU Nusantara Regas dan 7 kargo LNG untuk Regasifikasi Arun. Kemudian pada 2014 BP Tangguh akan mengalokasikan 12 kargo untuk FSRU Nusantara Regas, 8 kargo untuk Regasifikasi Arun dan 7 kargo untuk FSRU Lampung.
Pada 2017, BP Tangguh akan mengalokasikan 19 kargo untuk FSRU Nusantara Regas, 12 kargo untuk Regasifikasi Arun, dan 10 kargo untuk FSRU Lampung. Alokasi tersebut terus akan terus meningkat pada 2021, dimana akan ada 20 kargo untuk FSRU Nusantara Regas, 12 kargo untuk Regasifikasi Arun, 18 kargo untuk FSRU Lampung, 6 kargo untuk FSRU Banten, dan 4 kargo untuk FSRU Jawa Tengah.
Selanjutnya Chevron IDD akan mulai mengalokasikan LNG pada 2016, dimana FSRU Lampung akan mendapatkan alokasi 17 kargo, 6 kargo untuk FSRU Banten, dan 7 kargo untuk FSRU Jawa Tengah.
Jumlah alokasi LNG untuk domestik dari proyek Chevron IDD itu akan terus meningkat pada 2021, dimana akan ada 19 kargo untuk FSRU Nusantara Regas, 4 kargo untuk Regasifikasi Arun, 4 kargo untuk FSRU Banten, dan 3 kargo untuk FSRU Jawa Tengah.
Sementara proyek pengembangan laut dalam ENI Muara Bakau juga baru akan mengalokasikan LNG sebanyak 5 kargo untuk FSRU Banten dan 7 kargo untuk FSRU Jawa Tengah pada 2016 mendatang. Sedangkan pada 2021 proyek ENI Muara Bakau akan mengalokasikan 6 kargo untuk FSRU Banten dan 12 kargo untuk FSRU Jawa Tengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
