.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA -- Ekonomi nasional akan sulit tumbuh tanpa didukung pilar-pilar ekonomi di daerah disamping kekuatan visi kepala daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Komisaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Komite Indonesia, John Riyadi mengatakan dengan menyebarnya pilar-pilar ekonomi di sejumlah daerah maka investor punya pilihan bidang investasi yang beragam sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
Selain itu, ujarnya, penyebaran tersebut juga akan mengurangi derasnya arus urbanisasi tenaga kerja ke Jakarta sebagai pilar utama ekonomi nasional.
“Kita harus membangun pilar-pilar ekonomi selain di Jakarta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam diskusi bertema “Harkitnas dan Bangkitnya Investasi di Daerah” yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah, Rabu (29/5/2013).
Selain John Riyadi, turut menjadi pembicara dalam diskusi itu Walikota Padang, Fauzi Bahar yang memaparkan kebangkitan investasi di daerah tersebut.
Namun demikian, menurut salah satu penerus generasi kelompok usaha Lippo Group yang juga dosen Universitas Pelita Harapan itu, investasi di daerah tidak boleh hanya berbasiskan bisnis semata.
Menurutnya, pembangunan pilar-pilar ekonomi di daerah haruslah berbasiskan investasi sosial. Investasi sosial, ujarnya, akan membuat sektor usaha apa saja kokoh karena akan memberi keuntungan sosial yang tinggi bagi masyarkat sekitarnya.
“Saya tidak setuju dengan Corporate Social Responsibility (CSR) yang seolah-olah setelah mengambil keuntungan usaha terus bayar utang dengan CSR,” ujarnya.
Menurutnya, harus ada perubahan paradigma membangun bisnis dengan mengutamakan investasi sosial yang memang merupakan amanah untuk membangun usaha jangka panjang.
Sementara Walikota Padang Fauzi Bahar mengatakan investasi di daerah tidak akan bisa berkembang kalau masih ada kendala birokratis dan ekonomis yang memberatkan para pengusaha.
Dia mengakui untuk meningkatkan investasi di daerahnya, Pemda setempat sepakat untuk memberikan berbagai insentif. Insentif tersebut, ujarnya, tidak saja berupa jaminan keamanan namun juga berupa biaya perizinan.
“Setiap investor yang mau berinvestasi di Kota Padang dengan nilai sedikitnya Rp1 triliun dan membuka lapangan kerja bagi 500 orang maka semua perizinan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan dibebaskan,” ujarnya.
Hanya saja, Fauzi mengakui adanya persoalan tanah ulayat yang sering menyebabkan gugatan di pengadilan di wilayah itu.
