BISNIS.COM, JAKARTA:--Federasi Buruh Transport Internasional mengecam rencana mogok perusahaan bongkar muat (PBM) pada 3 Juni 2013 sebagai protes atas kebijakan Menteri Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia. Aksi itu dinilai akan merugikan buruh pelabuhan.
Koodinator ITF (International Transport workers’ Federation) di Indonesia Hanafi Rustandi mengatakan meruncingnya konflik PBM dengan Pelindo harus diselesaikan secara kompromi, tanpa harus menghentikan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Kalau tidak tuntas juga, Kementerian Perhubungan harus segera turun tangan agar konflik itu tidak semakin meruncing.
Hanafi mengecam ulah PBM yang melibatkan buruh pelabuhan untuk ikut memperjuangkan kepentingan pengusaha. “Buruh jangan dijadikan alat untuk memperjuangkan tuntutan pengusaha,” ujarnya melalui siaran pers ITF hari ini, Selasa (28/5/2013).
Aksi mogok PBM itu sebagai protes terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo I-IV yang dinilai akan mengancam eksistensi PBM. Berdasarkan UU Pelayaran, Pelindo sebagai operator pelabuhan akan memungut fee dalam setiap kegiatan bongkar muat yang dilakukan PBM.
Besaran fee bervariasi karena ditetapkan oleh masing-masing Pelindo. Di Pelabuhan Tanjung Priok, PBM diwajibkan memberikan fee sekitar 40% dari ongkos bongkar muat. Sedang di Pelabuhan Belawan, Medan, dikenakan Rp2.500 per ton untuk barang umum.
DIa menilai selama ini PBM banyak mendapat keuntungan dengan labour cost yang rendah, sehingga upah buruh pelabuhan sampai sekarang terendah di dunia. Karena itu, tidak masuk akal jika kebijakan Pelindo itu dianggap akan mengancam eksistensi atau memiskinkan PBM.
“Mungkin pendapatan perusahaan akan berkurang, tapi untuk soal ini mengapa mereka langsung teriak dan akan mengorbankan buruh pelabuhan,” ujarnya.
_(1).jpg?w=348&h=261)
