Hawa di ruang rapat Komisi XI DPR mendadak gerah saat anggota legislatif berdebat sengit dalam rapat kerja pembahasan asumsi makro RAPBN-P 2013 antara pemerintah dengan Komisi XI DPR, Senin (27/5/2013) malam.
Fokus komisi yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan, itu bukan lagi menyetujui atau tidak menyetujui asumsi makro yang disodorkan pemerintah, melainkan merembet pada persoalan perlu tidaknya penaikan harga BBM bersubsidi yang sebetulnya tak perlu lagi persetujuan parlemen.
Sebagian berkukuh bahwa penaikan harga BBM bersubsidi tidak perlu dilakukan seandainya pemerintah mau mencari sumber penerimaan negara baru untuk menambal defisit anggaran yang berpotensi melebar hingga melebihi 3% akibat beban subsidi energi yang terlampau besar.
Konsumsi BBM terus meningkat di tengah ancaman kenaikan harga minyak mentah dunia hingga US$108 per barel atau jauh dari asumsi semula US$100 per barel dan pelemahan nilai tukar rupiah dari Rp9.300 menjadi Rp9.600 per US$.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah dapat mengutip bea keluar 20% terhadap ekspor batubara yang potensi penerimaannya mencapai Rp48 triliun dari total nilai pengapalan Rp240 triliun.
“Pengusaha batubara sudah menyatakan setuju bea keluar 20%, tapi syaratnya satu, pungli (pungutan liar) harus dihapuskan. Kalau Bapak (Menteri Keuangan) bisa lakukan itu, kita tidak perlu menaikkan harga BBM,” katanya.
Anggota Komisi XI yang lain justru mempertanyakan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang digagas pemerintah untuk menopang daya beli masyarakat jika BBM dinaikkan.
Dolfi Othniel Fredrick Palit dari Fraksi PDI-P menilai BLSM hanya menjadi program pencitraan pemerintah menjelang pemilihan presiden pada 2014.
Usulan anggaran BLSM dan perluasan program perlindungan sosial lainnya yang mencapai Rp30 triliun lebih baik digunakan untuk membuka program padat karya di perdesaan sehingga memberikan lapangan pekerjaan pada mayarakat setempat.
“Kalau satu desa Rp1 miliar saja, program itu sudah bisa mencakup 28.000 desa,” ujarnya.
Rapat semakin memanas saat beberapa anggota Dewan menanyakan peningkatan jumlah penduduk miskin jika BBM bersubsidi jadi dinaikkan. Pemerintah sempat dibuat ‘gelagapan’ saat anggota Dewan mencecar jumlah riil penduduk miskin di balik angka 1,6%.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan angka kemiskinan akan bertambah 1,6% dari target APBN 2013 sebesar 9,5%-10,5%. Data terakhir berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2012 menyebutkan jumlah penduduk miskin 28,59 juta orang atau 11,66% dari total penduduk.
“Yang kami tanyakan, angka 1,6% ini setara dengan berapa penduduk,” kata anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Muharam.
Menteri Keuangan Chatib Basri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana sempat ‘celingukan’. Armida sempat melontarkan angka 2 juta. Namun, angka itu segera diralat Chatib setelah dia berdiskusi dengan stafnya.
“Sekitar 4 juta orang, Pak,” tuturnya. Angka itu diperoleh dari 1,6% dikalikan total penduduk Indonesia 250 juta jiwa.
Sidang yang berlangsung alot hingga larut malam itu sempat ditengahi oleh Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz. Harry mengingatkan bahwa rapat kerja kali itu mengagendakan pembahasan asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, tidak khusus menyoal rencana kenaikan harga BBM.
“Jadi, rapat ini bicara soal sepakat atau tidak sepakat terhadap asumsi makro yang disampaikan pemerintah,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Arif Budimanta, anggota dari Fraksi PDI-P angkat bicara. Menurutnya, tidak mungkin berbicara tentang asumsi makro tanpa menyertakan latar belakang setiap indikator ekonomi.
Dalam asumsi makro RAPBN-P 2013, pemerintah memperkirakan inflasi menembus 7,2% karena kenaikan harga BBM. Artinya, isu kenaikan harga BBM mau tak mau harus dibicarakan dalam pembahasan asumsi makro.
“Asumsi makro itu tidak jatuh dari langit. Kita bicara fungsi. Misal inflasi, kita kan bicara keseluruhan, tidak hanya angka. Menurut saya sangat picik kalau proses keputusan diambil dengan cara seperti itu,” katanya.
Maruarar menimpali, “Buat apa asumsi makro kalau tidak ada relevansi dengan kemiskinan dan pengangguran.”
Harry tak mau kalah. Dia meyakinkan peserta rapat sekali lagi dan meminta pendapat Menkeu Chatib Basri.
“Saya minta rapat disesuaikan dengan jadwal. Kalau ini ditunda, rapat akan kembali berputar-putar di situ (isu kenaikan harga BBM). Jadi, selesaikan masalah ini sekarang juga,” tegas Chatib.
Setiap fraksi setuju saat dimintai pendapat. Rapat sempat diskors 15 menit setelah pemerintah menyerahkan garis besar jawaban atas pertanyaan anggota Dewan tentang asumsi makro.
Namun, entah apa yang membuat Harry akhirnya kembali menskors rapat hingga 15 jam. Hingga pukul 23.00, rapat tak mengerucut pada keputusan setuju atau tidak setuju pada asumsi makro yang disodorkan pemerintah.
“Kita endapkan dulu. Banyak yang minta pendalaman. Kita lanjutkan lagi besok,” tutur Harry.
Pembahasan asumsi makro rencananya disisipkan dalam agenda raker Komisi XI dengan Kemenkeu dan Bappenas tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL) pada Selasa (28/5) pukul 14.00. Ke mana ‘bola panas’ itu menggelinding?
Asumsi Makro RAPBN-P 2013
Indikator RAPBN-P 2013
Pertumbuhan ekonomi 6,2%
Inflasi 7,2%
Nilai tukar rupiah Rp9.600 per US$
Suku Bunga SPN 3 bulan 5%
ICP US$108 per barel
Lifting Minyak 840.000 barel per hari
Lifting Gas Bumi 1,24 juta barel setara minyak per hari
Sumber: Kemenkeu
