BISNIS.COM, JAKARTA—Realisasi anggaran penerimaan dan belanja daerah pada kuartal I/2013 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Marwanto Harjowiryono, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, mengatakan penyerapan APBD pada kuartal ini mencapai 16,2% atau Rp100 triliun dari total alokasiAPBD 2013 sebesar Rp617,8 triliun.
“Penyerapan kuartal I tahun ini sedikit lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sekitar 13,3%,” ungkapnya, Kamis (23/5).
Marwanto mengharapkan perbaikan kinerja penyerapan APBD di tahun ini mampu mengurangi terjadinya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) di akhir tahun yang setidaknya sejak akhir 2009 menunjukkan tren yang meningkat. Ditjen Perimbangan Keuangan mencatatkan SILPA APBD pada akhir 2012 mencapai Rp99,2 triliun.
“SILPA yang tidak terserap berarti ada idle cash,” katanya.
Marwanto mengatakan Kementerian Keuangan saat ini sedang melakukan revisi terhadap UU no.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Salah satu bagian yang sedang dikaji, lanjutnya, pemberian transfer ke daerah dalam bentuk obligasi pemerintah [government bonds] bagi daerah yang memiliki SILPA tinggi. Upaya tersebut, imbuhnya, juga akan membantu pemerintah pusat dalam pembiayaan defisit anggaran.
“[daerah] Yang SILPA-nya tinggi, transfer daerah bukan dalam bentuk cash, tetapi government bonds. Di satu sisi, ini menjadi sebagian daripada pembiayaan [defisit anggaran] pemerintah pusat,” ujarnya.
Berdasarkan data Ditjen Perimbangan Keuangan, Provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, dan Jawa Tengah merupakan provinsi yang mencatatkan SILPA paling besar pada akhir 2012.
Adapun sampai dengan 30 April 2013, pemerintah telah melakukan transfer daerah mencapai Rp183,4 triliun atau 34,7% dari pagunya Rp528,6 triliun.
.jpg?w=300&h=221)
