BISNIS.COM, CIREBON—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunda proses pengukuran lahan yang akan dibebaskan untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka karena situasi lapangan yang tidak kondusif.
Asisten Daerah II Bidang Perekonomian Pemprov Jabar Wawan Ridwan mengatakan proses pengukuran terpaksa dihentikan karena masyarakat di Desa Sukamulya dan Sukakerta melakukan demonstrasi.
“Pekerjaan petugas pengukuran ditangguhkan karena masyarakat di sana demonstrasi,” katanya kepada Bisnis di Bandung, Minggu (25/5/2013).
Menurutnya, proses pengukuran tersebut sejalan dengan telah tersedianya dana pembebasan lahan oleh Pemprov Jabar dalam APBD 2013.
Namun, penolakan dari masyarakat menurutnya kembali muncul karena masih belum terjadinya kesepakatan harga antara pemerintah dan masyarakat.
“Demonya besar-besaran, kami harus undurkan karena masih bermasalah,” tegasnya. Wawan mengaku proses pembebasan lahan BIJB melelahkan padahal sudah banyak ditunggu oleh investor.
Pemprov Jabar, menurutnya, mengalokasikan Rp175 miliar yang peruntukannya bagi pembebasan lahan seluas 102 hektare di dua desa, yakni Sukakerta dan Sukamulya.
Pihaknya berharap proses pembebasan lahan bisa selesai secepatnya, karena Pemprov Jabar bersama pemerintah pusat sudah mengagendakan. groundbreaking pada 2013.
“Para pengusaha sudah menunggu proyek ini berjalan, kita berharap pengukuran kembali bisa diagendakan secepatnya,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan meminta pemerintah daerah untuk segera menuntaskan masalah sengketa pembebasan lahan proyek BIJB yang saat ini masih berlangsung. (Maman Abdurachman/MFM)
