BISNIS.COM, JAKARTA—Anggota Komisi V DPR Saleh Husin mendukung langkah Kemenhub meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit anggaran subsidi layanan publik atau PSO yang diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia.
“Saya kira permintaan kemenhub agar BPK mengaudit penggunaan subsidi kereta api harus kita dukung karena dengan begitu anggaran yang disediakan bagi masyarakat kelas bawah (PSO) dapat digunakan secara benar dan tepat sasaran,” katanya di Jakarta, Kamis (23/5/2013).
Dia menegaskan hingga saat ini pemerintah belum mampu menyediakan transportasi umum massal yang layak dan memadai bagi masyarakat terutama masyarakat kelas bawah.
Padahal, katanya, pada satu sisi pemerintah justru menghimbau agar masyarakat membatasi penggunaan kendaraan pribadi melalui pembatasan dengan berbagai aturan tetapi solusi alternatif belum terpecahkan sampai saat ini.
“Jadi sekali lagi penggunaan PSO perlu diaudit agar jelas penggunaannya dan tidak bias ke mana mana serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata politisi Partai Hanura ini.
Kementerian Perhubungan telah meminta BPK mengaudit penggunaan dana subsidi penumpang kereta api ekonomi yang dikelola oleh PT KAI. Audit BPK dilakukan sejak 22 Februari dan akan diumumkan pada akhir Mei 2012 dan saat ini sedang dalam proses audit.
.jpg?w=300&h=221)
