Inilah Lembaga Sertifikasi Pertama di Industri Pertambangan RI

M. Taufikul Basari - Bisnis.com

Selasa, 21 Mei 2013 | 20:25

BISNIS.COM, MAKASSAR—Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PT Vale Indonesia Tbk (Vale) di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menjadi lembaga sertifikasi pertama untuk industri pertambangan di Indonesia.

LSP Vale itu diresmikan oleh Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Adjat Daradjat pada Selasa (21/5/2013), di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

LSP Vale ini mendapatkan akreditasi sebagai LSP Pihak 1 (First Party) dan kedudukannya di bawah koordinasi langsung BNSP.

Fungsi LSP antara lain melaksanakan sertifikasi kompetensi dan melakukan pengembangan pelayanan pengujian dan sertifikasi, pemeliharaan, dan pengembangan standar kompetensi. Setelah peresmian, LSP PT Vale akan melakukan pengujian langsung sekitar 5 angkatan pada tahun ini.

Menurut Presiden Direktur Vale Nico Kanter, standar kompetensi merupakan basis untuk pengembangan karyawan agar mereka dapat mencapai kinerja yang tinggi di bidangnya masingmasing.

“PT Vale sangat peduli dan memberikan prioritas yang tinggi pada pengembangan karyawan sehingga perlu didirikan LSP agar karyawan berkualifikasi profesional dan berkinerja tinggi di bidangnya,” ujarnya dalam rilis media.

Hingga saat ini, Vale sudah meregistrasi 923 Standar Kompetensi Kerja ke Ditjen Binalattas Kemenakertrans, di mana 742 standar kompetensi kerja disahkan.

Fokus peninjauan kompetensi teknis adalah karyawan nonstaf yang bekerja di lini depan Vale yang berjumlah sekitar 2.055 karyawan.

Mereka antara lain bertugas di bidang mekanik pemeliharaan alat berat, teknisi elektrik, instrumentasi, mekanik pemeliharaan pabrik, petugas pergudangan, petugas pemadam kebakaran, operator alat berat, operator pabrik peleburan nikel, dan operator utilities.

LSP ini diharapkan mempertahankan kompetensi yang telah diperoleh melalui proses pembelajaran baik formal maupun non formal.

Di samping itu dapat membantu manajemen untuk melakukan pengembangan karyawan dengan standarstandar kompetensi yang jelas, terukur dan teruji secara nasional.