BISNIS.COM, DENPASAR—Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali menentang regulasi pemerintah untuk memberlakukan dua tarif harga bahan bakar minyak (BBM) karena dinilai tidak adil dan memberatkan.
Sekretaris Organda Bali Yus Suhartana mengatakan pemberlakukan dua tariff cukup memberatkan karena di Bali banyak yang memiliki angkutan umum berpelat hitam yang disewakan dan memiliki izin usaha.
“Anggota Organda tidak semunya memiliki angkutan umum, seperti bis kota, angkot dan sejenisnya. Rata-rata mereka memiliki rent car dan kendaraan travel yang termasuk angkutan umum,” ujarnya Kamis (2/5).
Dia melanjutkan pihaknya bersama Organda pusat, sebelumnya telah mengantisipasi kemungkinan pemberlakuan dua tarif ini dengan mendatangi Kementerian Perhubungan dan mendesak membatalkan regulasi tersebut.
“Berdasarkan rapat yang telah disepakati, 80% kemungkinannya tarif BBM bisa menjadi satu opsi dan disama-ratakan,” jelasnya.
Menurutnya, ada kejanggalan dari regulasi dua tarif, apakah pemerintah bisa selalu mengawasi kemungkinan kecurangan karena jika diberlakukan dua tarif, masyarakat selaku konsumen BBM pasti akan memilih tarif yang lebih murah.
“Selama ini banyak kasus angkutan umum di luar Bali yang sengaja memperbesar kapasitas tangki bahan bakar, hanya untuk mendapat lebih banyak BBM yang lebih murah,” paparnya.
Berdasarkan kondisi di Bali, ketersediaan BBM di setiap SPBU rata-rata per 20 hari untuk per suplai pasokan. Kondisi ini tergolong aman walaupun sedikit, tetapi jika kenaikan terjadi, otomatis biaya transportasi akan meningkat.
Organda berharap pemerintah juga lebih memperhatikan lagi keberlangsungan angkutan umum di Bali yang semakin langka ini. (mfm)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
