BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah mulai beralih membahas kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi dalam harga tunggal dengan alasan mengakomodasi desakan masyarakat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini kembali menggelar sidang kabinet terbatas dengan agenda pembahasan kebijakan subsidi BBM di Kantor Presiden.
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan fokus pembahasan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi bergeser dari strategi dua harga (dual pricing) menjadi strategi harga tunggal.
Pemerintah, jelasnya, mengalihkan pembahasan kebijakan karena kebijakan dual pricing mendapatkan reaksi penolakan dari berbagai unsur masyarakat.
“Masalah dua harga ini kayak-nya koq keberatan. Itu dari DPR juga suaranya seperti itu, dari masyarakat juga. Ada harapan biar 1 harga saja, lebih praktis dan rakyat siap koq. Rakyat sudah mengerti,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini, Senin (29/4/2013).
Wacik menambahkan harga BBM bersubsidi baru kemungkinan besar tidak akan mencapai Rp6.500 jika kebijakan penaikan berlaku bagi semua jenis konsumen.
“Itu yang mesti dipikirkan jadi tidak mungkin Rp6.500. Ini yang kita hitung. Bagi rakyat yang [golongan ekonomi] bawah,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah memastikan penaikan harga BBM bersubsidi dalam 1 harga akan disertai pemberian kompensasi dalam bentu bantuan tunai langsung pada kelompok masyarakat miskin.
Dia memperkirakan sidang kabinet terbatas yang berlangsung pagi ini akan fokus pada pematangan kompensasi bagi kelompok miskin.
“Itu yang mungkin hari ini juga dimatangkan. Presiden lebih vulgar lagi, langsung, kompensasi BLT itu harga mati. Kalau penaikan harga ini harus,” kata Wacik.
