BBM BERSUBSIDI: Harga Naik, Pemerintah Bisa Hemat Rp30 Triliun

BISNIS.COM,JAKARTA -- Penaikan harga BBM bersubsidi secara menyeluruh diproyeksi dapat menghemat anggaran lebih besar, yakni mencapai lebih dari Rp30 triliun.

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan dibandingkan dengan kebijakan dual pricing, opsi penaikan harga secara menyeluruh untuk semua golongan konsumen dapat menghemat anggaran subsidi BBM dengan lebih besar.

Adapun dalam APBN 2013, pemerintah mengalokasikan pagu belanja subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun dengan kuota sebesar 46,01 juta kiloliter.

"[Penghematan] itu lebih lah di atas Rp30 triliun karena semuanya kena," ujar Bambang di Kemenkeu, Senin (29/4).

Proyeksi penghematan tersebut lebih besar dibandingkan kebijakan dual pricing yang diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp21 triliun.

Bambang menilai proyeksi penghematan dari opsi penaikan harga BBM bersubsidi secara menyeluruh menjanjikan dampak penghematan anggaran yang lebih pasti ketimbang opsi dual pricing yang rawan kebocoran.

"Kalau twin price itu ada kemungkinan bocor, potensi savingnya bisa berkurang kalau penerapan di lapangan tidak mulus. Kalau kenaikan harga, from day one sudah ada saving," tuturnya.

Selain dipengaruhi oleh harga jual, imbuhnya, penghematan subsidi BBM juga dipengaruhi volume konsumsi BBM bersubsidi. Menurutnya, setiap penghematan 1 juta kiloliter, pemerintah dapat menghemat anggaran subsidi sebesar Rp4,5 triliun-5 triliun.

Di sisi lain, dampak inflasi dari penaikan harga secara umum diproyeksi akan lebih tinggi dibandingkan penerapan dual pricing. Namun, Bambang menegaskan dampak perubahan harga BBM bersubsidi terhadap inflasi bersifat sementara 3-6 bulan.

"Dampaknya temporer di tiga bulan pertama, setelah itu habis, anggaran ke kita lebih sehat," kata Bambang.

Bambang menekankan pemerintah harus segera mengambil keputusan terkait kebijakan pengendalian subsidi BBM. Pasalnya, penundaan berisiko menimbulkan ekspektasi inflasi dan menimbulkan dampak inflasi yang lebih berat.

"Makanya harus diambil keputusan. Tetap paling bagus Mei, karena masih berpotensi rendah inflasinya. Setelah itu dampak ke inflasi lebih berat dan saving anggarannya juga berkurang," ungkapnya.

Adapun wacana pemberian bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan harga, lanjutnya, harus diformulasikan dalam postur APBN Perubahan 2013.

"Tentunya harus di APBN-P karena itu item belanja baru," ujarnya.