BISNIS.COM,JAKARTA--Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan opsi penerapan dua harga pada bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyebabkan distorsi yang lebih kecil dibandingkan penaikan harga secara umum.
Opsi penyesuaian harga BBM bersubsidi, kata Hatta, terus didalami oleh pemerintah, termasuk mengkaji dampak positif dan negatif dari setiap opsi kebijakan, serta memastikan kebijakan tersebut bisa dijalankan dengan baik.
"Dari sisi distrosinya lebih kecil [dual price], tetapi kan tentu yang tahu teknisnya Pertamina dan BPH Migas," ujar Hatta di Kemenko Perekonomian, Jumat (26/4).
Menurut Hatta, lembaga teknis telah mengkaji ketersediaan SPBU di daerah, mana saja daerah yang hanya memiliki 1 SPBU dan berapa dispenser yang dimiliki.
Terkait harga yang akan ditetapkan untuk kebijakan dual price, Hatta enggan mengungkapkan secara tegas. Padahal dalam rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi, pekan lalu, pemerintah mewacanakan perubahan harga jual BBM bersubsidi menjadi Rp6.500-7.000/liter untuk mobil pribadi berplat hitam.
"Jangan berspekulasi dulu. Keputusannya saja belum," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah tidak akan mengambil opsi kebijakan 2 harga (dual pricing) jika kajian teknis menunjukkan opsi tersebut tidak mungkin diterapkan.
“Apa mungkin secara teknis di lapangan diberlakukan sistem 2 harga? Kalau memang tidak memungkinkan, risikonya terlalu besar, tidak mungin pemerintah pilih,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
