BISNIS.COM,JAKARTA -- Pemerintah dan PT Newmont Nusa Tenggara sepakat perpanjang sales and purchacing agreement (SPA) saham divestasi sebesar 7% hingga 3 bulan, yaitu pada 26 Juli.
Pada hari ini, 26 April 2013 merupakan batas terakhir perpanjangan SPA Newmont, setelah mengalami perpanjangan hingga lima kali. Pembelian saham divestasi Newmont tersebut ditaksir sebesar US$246 juta.
Alasan perpanjangan keputusan SPA saham PT Newmont tersebut karena evaluasi yang harus dikaji oleh bagian internal dari kementerian keuangan.
Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar menyatakan pemerintah masih mengkaji beberapa opsi siapa yang akan mengambil saham Newmont.
“Kami [pihak internal Kemenkeu] masih mengevaluasi beberapa opsi yang diajukan. Paling cepat minggu ini lah,” ujar Soritaon saat dihubungi, Jumat (26/4).
Beberapa opsi yang akan memiliki 7% saham tersebut antara lain pemerintah daerah dan konsorsium 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan ataupun BUMN investasi termasuk PT Danareksa serta PT Perusahaan Pengelola Aset.
BUMN Perbankan tersebut antara lain Mandiri Sekuritas dan BNI Sekuritas. Soritaon juga membenarkan bahwa ada alternatif lain seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Hatta Rajasa beberapa waktu lalu tentang saham akan diambil oleh swasta.
“Ya semua masih dievaluasi, seperti keputusan MK [Mahkamah Konstitusi] dulu, opsi pembelian saham juga masih dikaji, berapa persen-berapa persennya,” imbuh Soritaon.
MK sebelumnya memutuskan pembelian saham Newmont dilakukan pemerintah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Konsorsium 6 BUMN berminat untuk mengambil 5% saham Newmont tersebut.
Adapun Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur berminat untuk mengambil 2%. Soritaon menambahkan bahwa evaluasi yang dilakukan juga menyangkut berapa persen yang akan didapat oleh pihak-pihak yang menjadi opsi kepemilikan saham Newmont.
SPA Newmont telah mengalami perpanjangan enam kali selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Penandatanganan perpanjangan antara Kemenkeu melaliu PIP dengan Nusa Tenggara Partnership BV dilakukan pertama kali pada 6 Mei 2011. SPA tersebut jatuh tempo pada 6 November 2011.
Pemerintah kemudian memperpanjang SPA tersebut hingga 6 Agustus 2012. Keputusan belum dapat diambil sehingga SPA diperpanjang hingga 25 Oktober 2011 yang dilanjutkan pada 31 Januari 2013. Setelah itu, pemerintah memberi perpanjangan lagi hingga 26 April 2013.
