BISNIS.COM, JAKARTA--Pengembangan energi terbarukan, khususnya energi surya masih terganjal oleh komitmen dan kesungguhan investor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Pemerintah pusat maupun daerah menganggarkan belanja modal untu PLTS sebesar kurang lebih Rp1 triliun setiap tahun. Namun, beberapa masalah muncul dari kegiatan pengadaan PLTS ini, terutama untuk di daerah-daerah terpencil di Indonesia.
Selain komitmen dan kesungguhan investor, dilema yang dihadapi dalam pengembangan PLTS adalah pembangunan yang tidak tepat waktu.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Alihudin Sitompul menyatakan rata-rata para investor dapat menyelesaikan pekerjaannya tetapi ada pula beberapa kendala non-teknis yang mempengaruhi pembangunan.
“Banyak yang merasa mampu, lalu ngos-ngosan [tidak mampu] di tengah jalan. Harusnya mitra menyadari bahwa mereka kurang mampu dalam proyek tersebut. Jangan memaksakan diri, ” ujarnya di Jakarta, Kamis (25/4).
Menurutnya, sebenarnya dari pihak pendanaan sendiri tidak ada kendala. Selain itu perizinan dari pemerintah juga tidak memiliki masalah. Namun, kendala tersebut sering kali dari kelambatan investor untuk menggiatkan PLTS.
Saat ini telah ada 117 titik PLTS yang beroperasi di seluruh Indonesia. Pada 2013 pemerintah merencanakan 153 lokasi baru lagi. Lokasi-lokasi yang akan dibangun PLTS sebagian besar berada di luar Jawa. Pembangunan tersebut di setiap lokasi akan dilelang dengan proses tender.
Terkait dengan teknologi PLTS, seperti modul panel, 40% komponen PLTS berasal dari dalam negeri. Separuh yang lain impor. Direktur Produksi dan Teknologi PT Len Industri Darman Mappangara mengatakan pengusaha PLTS diwajibkan menggunakan produk dalam negeri.
Saat ini daya listrik dari perusahaan PLTS dapat menyuplai sebesar 60-100 Mw/tahun. Sedangkan, tendernya hanya sekitar 7 Mw . Darman menyatakan hal itu terlalu rendah untuk pasaran PLTS. Dia mengharapkan juga ada penambahan daya hingga 170 Mw/tahun pada 2013-2014.
“Kami berharap kalau kebijakan feed in tarif sudah ditandatangani, target 170 Mw akan tercapai. Jika ada [standar] ini, saya yakin pasarnya akan baik,” ujar Darman. (if)
