BISNIS.COM, JAKARTA – Indonesia akan mengutamakan pemberian fasilitas bebas tarif-bebas kuota untuk impor bahan baku dari negara kurang berkembang.
Sejumlah bahan baku yang akan diprioritaskan dalam fasilitas duty free-quota free (DFQF), a.l. kapas dan gandum.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan pihaknya masih mengkaji jumlah pos tarif yang akan diberi fasilitas DFQF, tetapi berada di kisaran 32%-95% dari total pos tarif produk yang diimpor dari negara kurang berkembang atau least developed countries (LDCs).
Angka itu mengacu pada persentase DFQF yang diberikan beberapa negara maju dan negara berkembang. India misalnya menetapkan 85% dari total pos tarif produk yang diimpor dari LDCs menjadi bebas kuota dan bebas tarif alias 0%.
Sementara itu, China memberikan 60%, Korea Selatan 95% dan Taiwan 32%.
“Impor bahan baku dan penolong Indonesia masih tumbuh cukup besar. Jadi, yang kami bayangkan utamanya adalah bahan baku. Toh kita butuh untuk proses produksi dan negara itu butuh mengekspor,” katanya hari ini, Rabu (17/4/2013).
Paket LDC’s (LDCs Package) merupakan salah satu agenda yang akan diperjuangkan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali pada Desember.
Dua agenda lainnya yang akan dibahas adalah fasilitasi perdagangan (trade facilitation) dan perdagangan produk pertanian.
Saat ini, pemerintah belum menetapkan negara mana saja yang akan mendapat fasilitas DFQF dari Indonesia jika paket ini diterima anggota WTO.
Namun jika tak diterima, Indonesia tetap dapat memberikan fasilitas tersebut ke beberapa negara LDCs di lingkup Asean, seperti Laos, Myanmar dan Kamboja, dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (AEC) pada 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
