BISNIS.COM, JAKARTA-- Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah dinilai sebagai solusi yang hanya mementingkan pencitraan saja.
Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, mengatakan solusi BLT hanya bersifat sementara dan rawan permainan politik. Apalagi, tahun ini sudah mulai memasuki tahun politik menjelang momen pemilihan umum.
“Isunya di pemerintah itu bukan di kenaikan harga, tetapi pemberian BLT yang membutuhkan persetujuan DPR. Ini [pemberian BLT] kan tidak dibahas di UU APBN 2013,” katanya kepada Bisnis, Minggu (14/4).
Menurutnya, pemberian BLT mengindikasikan perencanaan pemerintah yang kurang matang dalam mengelola dampak kebijakan pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Lebih lanjut, politisi dari Partai Golkar ini mengingatkan pemerintah agar tidak berlama-lama membahas kebijakan BBM bersubsidi dan segera membuat keputusan. Harry mengungkapkan setiap penundaan keputusan akan mengancam kemampuan fiskal APBN 2013. Selain itu, dampak dari keputusan yang diambil pemerintah juga menjadi semakin tidak efektif.
Dia berpendapat pemerintah masih memiliki waktu sampai sebelum pembahasan APBN-P 2013 untuk segera memutuskan kebijakan terkait pengendalian BBM bersubsidi karena pemerintah memiliki kuasa penuh dalam pengambilan keputusannya, sesuai UU APBN 2013.
Saat memasuki pembahasan APBN-P 2013, tutur Harry, kewenangan pemerintah akan banyak dipengaruhi oleh kepentingan politis di dalam pembahasannya di DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
