BISNIS.CON, JAKARTA--Penerapan bahan bakar minyak jenis RON 90 bukan menjadi opsi yang dipilih untuk mencegah pembengkakan subsidi BBM.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penyediaan BBM jenis baru tersebut berisiko membuat pengguna yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke produk tersebut.
"[jenis BBM baru] Itu RON-nya kan 90, bagaimana kalau yang [menggunakan] pertamax pindah ke situ? Dan itu juga disubsidi. Alangkah banyaknya produk-produk bersubsidi," katanya di Gedung Kemenko, Jumat (12/4/2013).
Menko mengungkapkan pemerintah akan melakukan kombinasi dari opsi-opsi pengendalian yang ada. Namun, Menko tidak merinci lebih jauh opsi-opsi yang akan dikombinasi. "Pemerintah masih sedang melakukan pendalaman," ujarnya.
Terkait opsi kenaikan harga, Menko mengatakan pemerintah akan tetap melakukan kajian terhadapnya, walaupun dinilainya akan memberikan dampak terlalu besar ke masyarakat.
Selain itu, lanjutnya, opsi kenaikan harga harus disertai juga dengan kompensasi ke masyarakat, misalnya berupa bantuan langsung tunai (BLT). Pemberian BLT, jelasnya, memerlukan pembahasan dengan DPR dan berisiko menimbulkan resistensi yang tinggi.
Oleh karena itu, sambungnya, opsi kenaikan harga menjadi sulit untuk menjadi pilihan pemerintah.
Lebih lanjut, Hatta mengungkapkan apapun opsi kebijakan yang dipilih, monitoring atas penerapan opsi tersebut akan menggunakan sistem yang berbasis teknologi informasi. Rencananya, sistem tersebut akan mengadopsi sistem Radio Frequency Identificationn (RFID).
Menurutnya, pengadopsian sistem ini memudahkan pemerintah melacak kebocoran konsumsi BBM bersubsidi.
Hatta meyakini keputusan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi bisa selesai dalam bulan ini.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengungkapkan Presiden menginginkan agar subsidi yang saat ini dinikmati oleh kelompok yang mampu jangan langsung dicabut, tetapi dilakukan pengurangan dengan pemberlakuan harga premium yang lebih mahal kepada kelompok masyarakat tersebut [sistem dual price].
“Bapak Presiden kayaknya tidak mau cabut langsung [subsidi yang dinikmati juga oleh kelompok mampu], tetapi dikurangi subsidinya,” kata Jero. Adapun, subsidi penuh tetap diberikan kepada kelompok masyarakat kurang mampu.(msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
