BISNIS.COM, JAKARTA--Kementerian Keuangan menyatakan pengehematan yang diperoleh negara akan lebih besar bila pemerintah mengambil kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan bila harga BBM subsidi dinaikkan Rp1.500 per liter pada Mei 2013, penghematan subsidi yang diperoleh mencapai Rp35 triliun hingga Rp40 triliun. Kebijakan ini lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan menghadirkan BBM jenis baru dengan angka oktan 90.
Pasalnya, bila pemerintah mengambil kebijakan menghadirkan BBM dengan angkan oktan 90, penghematan tidak akan signifikan. “Kan Ron 90 itu disubsidi, meski lebih kecil subsidinya. Artinya, lumayan mengurangi subsidi, namun tidak sedrastis menaikkan harga,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (11/4).
Dia menegaskan, opsi yang paling signifikan adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Kemudian, pembatasan atau pelarangan kendaraan pribadi memakai BBM subsidi dan opsi pembuatan BBM jenis baru yakni angka oktan 90.
Kebijakan BBM bersubsidi harus secepatnya diputuskan. Pasalnya, bila semakin lama, penghematan subsidi yang akan diperoleh juga semakin kecil. Bahkan, ditambah dengan meningkatnya defisit perdagangan migas.
“Dari kami, kami sudah sampaikan semua opsi. Ini harus dihitung, kami kan hanya sebatas menghitung dampak fiskal, pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran, dan inflasi,” katanya. Sementara, pemimpin negara harus mempertimbangkan dampak sosial dan kalkulasi politik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan pemerintah memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM subsidi sebagai opsi terakhir. Bila opsi penaikan harga BBM subsidi harus diambil, pemerintah tentunya akan memberikan kompensasi bagi masyarakat miskin,
Menurutnya, kompensasi untuk masyarakat sangat penting. Pasalnya, bila kenaikan harga BBM subsidi sebagain opsi terakhir yang diambil pemerintah, tentu masyarakat miskin yang terbebani. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
