BISNIS.COM, JAKARTA-Badan Pembina Konstruksi mengusulkan agar pemerintah menunjuk salah satu BUMN Karya untuk menangani distribusi aspal nasional.
Ketua Badan Pembina Konstruksi Hediyanto Husaeni mengungkapkan kendala dunia konstruksi ialah kelangkahan aspal yang sering terjadi di akhir tahun.
Padahal pada saat itu kebutuhan aspal sangat tinggi sehingga aspal yang kualitasnya buruk pun dapat dibeli dengan harga yang mahal. Hal itu berimbas pada jalan yang mudah rusak sehingga mengurangi kemantapan jalan nasional.
"Aspal perlu dikelolah oleh satu BUMN konstruksi. BUMN ini nanti yang mengatur distribusi dan menjamin kualitas aspal," ujar Hadiyanto hari ini, Kamis (11/4/2013).
Ia menjelaskan pengelolahan distribusi oleh salah satu perusahaan milik negara sudah diterapkan di China, India dan negara-negara lainnya. Dengan dikelolah oleh salah satu BUMN maka distribusi akan lebih teratur dan harga lebih terkendali.
Data Kementerian Pekerjaan Umum mencatat kebutuhan aspal nasional dalam berkisar antara 1-1,2 juta ton pertahun. Dari total kebutuhan itu Pertamina bisa memenuhi sekitar 600 ribu ton dan sisanya diimpor.
Sementara Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia (ATI) Sudarto mengungkapkan pemerintah perlu mengatur dengan baik distribusi aspal karena gejala yang terjadi tiap akhir tahun permintaan aspal cendrung meningkat sementara pasokan dalam negeri masih kurang.
Hal itu menyebabkan harga aspal cendrung meningkat di akhir tahun ketika proyek-proyek konstruksi sedang memasuki tahap-tahap akhir. Menurutnya pemerintah perlu menangani distribusi aspal dengan baik agar pasokan dan kualitas aspal terjamin.
"Ini ada masalah dengan tata niaganya. Akibatnya aspal yang sangat cair yang banyak beredar. Sehingga jalan-jalan kita hanya diaspal sedikit yang penting hitam dan mulus," jelas Sudarto.
