JAKARTA--PT Rajawali Nusantara Indonesia mengeluhkan sulitnya mendapatkan anak sapi guna mendukung program swasembada sapi 2014.
Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia Ismet Hasan Putro mengatakan saat ini perusahaan pelat merah tersebut belum bisa memproduksi sapi karena kesulitan mencari anak sapi.
"6 bulan ini kami kesulitan mendapatkan anakan sapi dan sapi betina produktif. Kami masih bergerak di penggemukan, tetapi ingin mengembangkan produksi sapi," ujarnya, Rabu (6/3/2013).
Ismet menjelaskan bisnis sapi RNI merupakan mandat yang diberikan Menteri BUMN sejak Mei 2012 lalu. Guna menjalankan mandat tersebut RNI mengembangkan 5.000 ekor sapi di Majalengka dan 3.000 sapi di Subang.
Bisnis sapi RNI dijalankan melalui mekanisme plasma dan Sarjana Membangun Desa. Setiap kolompok petani mendapat 8 ekor sapi dan mendapatkan pembinaan dari SMD.
"Dari pola plasma peternak mendapatkan bagi hasil Rp1,3 juta/kelompok atau setara dengan Rp 500 juta per satu desa. Kami juga berniat menghimpun 2500 sarjana masuk desa," terangnya.
Senada, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan tahun lalu perusahaan pelat merah hanya mampu mendapatkan 20.000 anak sapi dari target pengembangan 100.000 ekor sapi.
Dahlan menjelaskan sulitnya mendapatkan pasokan anak sapi disebabkan oleh keengganan peternak memproduksi anak sapi. Pasalnya, biaya produksi anak sapi mencapai Rp9 juta per ekor, sedangkan harga jualnya hanya Rp5 juta per ekor.
"Kalau kondisinya seperti ini terus, impor daging dan sapi masih akan terus terjadi. Tahun depan kita tidak mungkin mencapai swasembada, bahkan 5 tahun lagi kita masih impor," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuzy menilai pemerintah tidak bisa mengandalkan pasokan sapi lokal untuk memenuhi konsumsi. Pasalnya, 97% populasi sapi dimiliki oleh peternak kecil. "Ada ketimpangan serius, sebab perusahaan hanya punya 3% dari populasi," ujarnya.
Romahurmuzy menjelaskan rumah tangga peternak memiliki sekitar 2--3 ekor sapi. Hal tersebut jauh berbeda dengan kepemilikan perusahaan yang reratanya mencapai 819,26 ekor sapi per perusahaan.
Kesenjangan tersebut berimbas pada minimnya pasokan sapi lokal. Di sisi lain, pemerintah menurunkan kuota impor daging dan sapi bakalan secara drastis.
"Tidak ada kartel di daging sapi. Kondisi pasar memang sedang under supply," imbuhnya.
Guna memastikan tercapainya program swasembada sapi, pemerintah diharapkan membenahi kebijakan. Menurutna, salah satu cara pembenahan adalah menghitung ulang potensi stok.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus mencari titik keseimbangan antara harga produsen dan konsumen agar situasinya saling menguntungkan. Menurutnya, harga yang direkomendasikan peternak berada di kisaran Rp70.000-80.000 per kilogram.(msb)
